DPR: Markas Militer Harus Jauh dari Lingkungan Sipil

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai markas militer seharusnya jauh dari lingkungan sipil. Ia menyebut saat ini ada pangkalan TNI yang dekat dengan wilayah yang padat penduduk.

"Kalau hemat saya ke depan itu kita perbaiki misalnya TNI itu harus jauh dari masyarakat sipil. Contoh kalau kamu ke Mabes, depannya udah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, nggak bisa orang depannya warung pangkalan ojek," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Utut mengakui markas militer dulunya mungkin jauh dari pemukiman penduduk. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan pembangunan pemukiman. Menurutnya, ke depan harus dipikirkan bagaimana penempatan markas militer. 

Baca juga : DPR Akan Panggil Panglima TNI Buntut Ledakan Amunisi di Garut

"Nah ini yang kedepan harus kita pikirin strateginya. Dulu memang daerah itu hutan. Ini yang negara harusnya hadir," katanya.

Utut menyebut di negara lain instalasi militer jauh dari lingkungan sipil. Utut mengatakan pemerintah bisa berkaca pada peristiwa ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang, termasuk warga sipil.

"Ya kalau di mana-mana, kalau instalasi militer tuh jauh dari rakyat. Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk daerah yang memang harus steril," ujar Utut.

"Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan karena salah satu contohnya. Saya kan kasih contoh tahun 1984 di marinir, dulu namanya KKO. Itu meledak, meledaknya tuh berjam-jam. Nah yang paling penting ini harus yang terakhir," pungkasnya. (P-4)