Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2).
"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik Gubenur, Bupati dan wali kota yang baru saja dilantik," tegas Sultan.
Secara kelembagaan, ujarnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
DPD RI periode ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi.
"Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita patut berbangga karena Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Sultan.
"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial," tutupnya. (Z-1)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Titi Anggraini mengusulkan perpanjangan jabatan bagi anggota DPRD dan kepala daerah. Menurutnya itu perlu dilakukan setelah MK memisahkan pemilu lokal dan nasional
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved