Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2).
"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik Gubenur, Bupati dan wali kota yang baru saja dilantik," tegas Sultan.
Secara kelembagaan, ujarnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
DPD RI periode ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi.
"Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita patut berbangga karena Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Sultan.
"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial," tutupnya. (Z-1)
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved