Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2).
"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik Gubenur, Bupati dan wali kota yang baru saja dilantik," tegas Sultan.
Secara kelembagaan, ujarnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
DPD RI periode ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi.
"Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita patut berbangga karena Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Sultan.
"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial," tutupnya. (Z-1)
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved