Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengatakan lembaga yang dipimpinnya akan terus berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu saat mengikuti acara Pelantikan Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2).
"Esensi perjuangan politik DPD RI adalah sebagai alat politik Pemda dan masyarakat daerah. Sehingga kami pastikan semua Anggota DPD RI siap berkolaborasi dengan para kepala daerah, baik Gubenur, Bupati dan wali kota yang baru saja dilantik," tegas Sultan.
Secara kelembagaan, ujarnya, DPD RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang juga bisa dijadikan instrumen politik untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
DPD RI periode ini ingin fokus memberikan pertimbangan dan pengawasan pada hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah sesuai pasal 22D dan 22E konstitusi.
"Sehingga kami ingin posisi dan peran DPD dipertegas dan diperjelas dalam mendukung pembangunan di daerah. DPD adalah jembatan aspirasi politik Pemda dan merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan anggaran transfer pusat ke daerah (TKD)," kata mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan menyampaikan selamat atas dilantiknya semua Kapala daerah secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kita patut berbangga karena Untuk pertama kalinya dalam sejarah kepala daerah dilantik secara serentak di Istana negara oleh kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Sultan.
"Kami melihat hal ini menunjukkan adanya keinginan politik presiden Prabowo untuk menghimpun semua kekuatan nasional di daerah untuk berkolaborasi, bergotong royong mensukseskan semua program pemerintah. Dan tentunya untuk mempertegas prinsip kesatuan nasional dalam sistem pemerintahan presidensial," tutupnya. (Z-1)
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal yang jelas bahwa demokrasi itu jorok, messy, berbiaya mahal, dan hal lain sebagainya
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Wacana tersebut digulirkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved