Tanggapi Pungli di Bandara Soetta, Dasco: Kalau Main Palak, Konsekuensinya Dipecat

KETUA Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco merespons dicopotnya petugas Imigrasiyang melakukan pungutan liar atau pungli di  Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) terhadap warga negara Tiongkok.  Dasco mendukung pemecatan petugas tersebut. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak mentoleransi adanya pemerasan.

"Ya sudah ada tindakan, jadi itu bagus Contoh buat yang lain, era sekarang era Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi kalau main palak, main-main peras-peras begitu konsekuensinya akan dipecat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Dasco mengungkapkan lembaga atau kementerian yang lain bisa belajar dari kasus pemerasan di Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta tersebut. Ia mengatakan seharusnya semua lembaga tidak melakukan hal serupa.

Baca juga : Cegah Pungli, Imigrasi Pasang Peringatan "No Tipping" di Bandara dan Pelabuhan

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, ini bukan hanya berlaku di imigrasi. Seluruh institusi kementerian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta buntut pungutan liar terhadap warna negara asing (WNA) asal Tiongkok. 

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus, melalui keterangannya, Minggu (2/1).

Baca juga : Pukat UGM : Petugas Imigrasi Pelaku Pungli di Soetta Perlu Dipidana

Agus memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes Tiongkok tengah menjalani pemeriksaan internal. Ia berterima kasih kepada Kedubes Tiongkok yang memberikan informasi tersebut. 

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Sebelumnya, Kedutaan Besar (Kedubes) Tiongkok bersurat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes Tiongkok mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes Tiongkok dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes Tiongkok menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. (H-3)