Layanan “Lapor Mas Wapres” Disebut Bisa Timbulkan Kebingungan Birokrasi

PENGAMAT Kebijakan Publik Agus Pambagio menjelaskan layanan pengaduan yang dibuat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka "Lapor Mas Wapres" bukan inovasi baru, justru menurutnya menimbulkan kebingungan birokrasi.

“Kalau dipegang Setwapres nanti rangkaiannya panjang. Lapornya mesti ke siapa? Memangnya bisa manggil menterinya? Dulu Deputi KSP (era Presiden Jokowi) gitu juga ada, apa bedanya (dengan Lapor Mas Wapres),” jelasnya di Jakarta pada Selasa (12/11). 

Baca juga : Layanan Lapor Mas Gibran Contreng Satu

Menurut Agus, layanan pengaduan yang dilakukan di tingkat Wapres merupakan sesuatu yang tidak perlu diadakan, lantaran ada potensi tumpang tindih tupoksi dengan lembaga dan kementerian lain hingga proses birokrasi yang panjang. Selain itu, proses transparansi sering kali sulit dilakukan dalam proses layanan pengaduan. 

“Bisa tumpang tindih, terus apakah ada laporan ke publik, berapa yang masuk, berapa yang bermasalah, berapa yang selesai, kalau nggak selesai gimana? Itu mesti dijelasin ke publik,” ungkapnya.
Agus mencontohkan bahwa layanan pengaduan serupa pernah dijalankan oleh Kantor Staf Kepresidenan tak berjalan dengan baik. Alih-alih membantu permasalahan warga, justru menyebabkan kebingungan birokrasi.

“Percuma sajalah, coba kita lihat nanti. Yang di KSP saja dulu tidak jalan karena harus dilempar ke kementerian lagi,” ujarnya. 

Menurut Agus, layanan pengaduan layaknya dibuat maksimal pada tingkat kementerian dan lembaga, sebab hal itu merupakan pekerjaan teknis yang seharusnya ditangani oleh pejabat yang menangani urusan administratif. 

“Kementerian saja yang bikin layanan itu, apalagi jumlah menterinya sudah banyak begitu. Kasihan Sekretaris Wapresnya, memang Setwapresnya kerjanya enggak ada? Ngawur itu,” imbuhnya.  (H-3)