Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjaga stabilitas negara demi memastikan tidak ada riak-riak atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua, sekaligus terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).
Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.
Baca juga : Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi: Saya Mohon Maaf yang Sebesar-besarnya
"Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Presiden Jokowi
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Ia juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.
Baca juga : Rapat di IKN, Jokowi Minta Semua Menteri Sukseskan Program Prabowo
Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan.
Selain itu turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.
Berikutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkum dan HAM Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. (Ant/P-3)
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
PRESIDEN Prabowo Subianto belum mengumumkan dan melantik dua posisi menteri pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Sejatinya, kata Feri, Presiden Prabowo bisa menentukan untuk memilih mengeluarkan Keppres Pemindahan IKN atau tidak.
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved