Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran menteri dan kepala lembaga untuk menjaga stabilitas negara demi memastikan tidak ada riak-riak atau gejolak sampai pemerintahan baru terbentuk.
"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," kata Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua, sekaligus terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).
Dalam sambutan pembukanya, Presiden Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.
Baca juga : Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi: Saya Mohon Maaf yang Sebesar-besarnya
"Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk," kata Presiden Jokowi
Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Ia juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.
Baca juga : Rapat di IKN, Jokowi Minta Semua Menteri Sukseskan Program Prabowo
Sidang Kabinet Paripurna kedua dilaksanakan dalam masa Presiden berkantor di IKN hingga satu hari sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 19 Oktober 2024.
Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terlihat hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna, yakni Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PANRB Azwar Anas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, serta Menko Marinves Luhut Panjaitan.
Selain itu turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.
Berikutnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim, Menteri PPN Suharso Monoarfa, Menkum dan HAM Supratman Andi Atgas dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. (Ant/P-3)
Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, blak-blakan tidak semua pembantu presiden seirama. Jika begitu, apakah reshuffle tinggal menunggu waktu?
Apa pula yang harus dilakukan Prabowo agar kabinet gemuknya bisa gesit bekerja tanpa gangguan-gangguan yang justru datang dari jajarannya?
Pertaruhan sangat besar kini dihadapi Prabowo dengan kabinet gemuknya? Mampukah dia memenanginya?
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, disebut akan menempati pos Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti dituduh menyalahgunakan jabatan dan kantornya untuk menyelesaikan masalah pribadi.
Perombakan kabinet dikabarkan bakal dilakukan di beberapa kementerian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur mulai besok (10/9) hingga (19/9).
Presiden Jokowi disebut akan berkantor di IKN mulai tanggal 11 September hingga 19 Oktober atau hingga sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru.
Rencana Jokowi berkantor di IKN diyakini untuk yakinkan investor
Presiden Joko Widodo berencana bekerja selama 40 hari di IKN. Rencananya, Jokowi akan berada di IKN mulai Kamis (12/9) hingga masa kepemimpinannya habis, yakni pada 19 Oktober 2024.
Dengan menempatkan dirinya dalam simbol yang dibangun, Jokowi ingin memberi kesan positif bahwa simbol itu bermanfaat,
Presiden diagendakan untuk melakukan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang akan digelar di Ruang Nusantara, Istana Negara, IKN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved