Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Cheryl Tanzil menegaskan tidak ada rencana Kaesang Pangarep mundur atau dikudeta sebagai ketua umum partainya.
“Apalagi dimundurkan sebagai Ketua Umum PSI. PSI solid 100% di bawah Ketua Umum Kaesang Pangarep,” kata Cheryl dikutip Antara, Senin (9/9).
Lebih lanjut, Cheryl menekankan bahwa yang mengetahui urusan internal PSI hanya kader partainya saja, bukan kader partai lain.
Baca juga : Mahfud MD: Perilaku Hedon Kaesang dan Erina Harus Diselidiki
“Silakan kader partai lain urus partai dan ketua umum sendiri. Jangan sok tahu dan masuk urusan partai lain,” ujarnya menanggapi isu Kaesang mundur atau dilengserkan sebagai Ketua Umum PSI.
Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan bahwa Kaesang terancam dilengserkan dari kursi Ketum PSI karena tidak melaporkan dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.
Petrus dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai kabar tersebut muncul usai Kaesang tidak menanggapi permintaan di ruang publik untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi tersebut.
Baca juga : Kaesang Diduga Terima Gratifikasi, Politikus Demokrat: KPK Jangan Bikin Gaduh!
Sehingga, kata dia, sikap tersebut merugikan PSI sebab Kaesang tidak memberikan contoh serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Terlebih, lanjut dia, kabar dilengserkannya Kaesang juga muncul usai PSI gagal ke Senayan usai tidak memenuhi ambang batas parlemen, yakni minimal empat persen.
“Lagi pula muncul skandal Jet Pribadi Gulfstream G650ER yang beraroma kental sebagai gratifikasi atau KKN model lainnya, dan menjadi sorotan publik akibat KPK seolah-olah menjadi juru bicara sekaligus pembela Kaesang, maka gerakan advokasi rakyat akan makin masif sehingga merugikan PSI," kata Petrus (Ant/P-5)
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.
MANTAN Presiden Brasil Jair Bolsonaro didakwa mendalangi upaya kudeta terkait kerusuhan di ibu kota Brasilia pada 2023.
FETULLAH Gulen, pemimpin utama organisasi Fetullah (FETÖ) yang dinilai bertanggung jawab atas upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli di Turki, dilaporkan meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved