Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PAKAR IT Alfons Tanujaya mengatakan negara seharusnya memiliki simpanan berkas digital tiga lapis. Hal itu merespon kecerobohan pemerintah yang tidak memiliki cadangan data usai pusat data nasional (PDNS) 2 diserang ransomware.
“Mereka seharusnya memiliki kemampuan memiliki kesadaran bahwa data itu sedemikian penting ini, grasi data tiap kementerian data MK, atau apa, mereka harus back up di data senter bersangkutan, terpisah segmennya,” kata Alfons dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ Minggu (30/6).
Alfons menjelaskan tiap PDNS seharusnya memiliki cadangan untuk server lainnya. Penyimpanan kedua itu harusnya berjalan dengan otomatis.
Baca juga : Presiden Jokowi Diminta Pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi Karena Peretasan PDN
“Sesudah itu, harus di-back up juga ke PDN yang lain, PDN 2, PDN 3, masing-masing harus punya back up-nya dan harus full berjalan otomatis,” ucap Alfons.
Lalu, tiap instansi memiliki simpanan data lokal untuk mengantisipasi serangan. Pemerintah seharusnya mengultimatum itu jauh sebelum serangan peretas dimulai.
“Setelah itu, lapis ketiganya setiap instansi yang mengelola data dikasih tahu juga, ‘lu harus back up’, tiga lapis,” ujar Alfons.
Menurut dia, penyimpanan data tiga lapis bersifat sangat penting dan bukan hanya untuk serangan peretas. Model itu bisa mengantisipasi semua bencana yang berpotensi berbahaya bagi data masyarakat.
“Jadi, kalau terjadi bencana atau apa tenang saja, tinggal tunggu sehari dua hari (selesai),” tutur Alfons. (Z-3)
Penyaluran kurban ke mancanegara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengibarkan nama baik Indonesia di mata dunia
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom) dari korban
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta mahasiswa baru untuk bersabar dan menginput kembali Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024.
Transformasi digital di sektor keuangan Indonesia berkembang begitu pesat. Itu ditandai dengan adopsi teknologi pada sistem pembayaran yang semakin meningkat.
Indonesia memiliki sebuah capaian dalam sektor investasi digital, yakni menjadi yang terbesar di ASEAN dengan menduduki peringkat ke-2.
Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan nasional, menempatkan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama.
Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Salah satunya dalam hal transaksi keuangan.
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan membina anak agar aman saat mengakses ruang digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved