Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR IT Alfons Tanujaya mengatakan negara seharusnya memiliki simpanan berkas digital tiga lapis. Hal itu merespon kecerobohan pemerintah yang tidak memiliki cadangan data usai pusat data nasional (PDNS) 2 diserang ransomware.
“Mereka seharusnya memiliki kemampuan memiliki kesadaran bahwa data itu sedemikian penting ini, grasi data tiap kementerian data MK, atau apa, mereka harus back up di data senter bersangkutan, terpisah segmennya,” kata Alfons dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’ Minggu (30/6).
Alfons menjelaskan tiap PDNS seharusnya memiliki cadangan untuk server lainnya. Penyimpanan kedua itu harusnya berjalan dengan otomatis.
Baca juga : Presiden Jokowi Diminta Pecat Menkominfo Budi Arie Setiadi Karena Peretasan PDN
“Sesudah itu, harus di-back up juga ke PDN yang lain, PDN 2, PDN 3, masing-masing harus punya back up-nya dan harus full berjalan otomatis,” ucap Alfons.
Lalu, tiap instansi memiliki simpanan data lokal untuk mengantisipasi serangan. Pemerintah seharusnya mengultimatum itu jauh sebelum serangan peretas dimulai.
“Setelah itu, lapis ketiganya setiap instansi yang mengelola data dikasih tahu juga, ‘lu harus back up’, tiga lapis,” ujar Alfons.
Menurut dia, penyimpanan data tiga lapis bersifat sangat penting dan bukan hanya untuk serangan peretas. Model itu bisa mengantisipasi semua bencana yang berpotensi berbahaya bagi data masyarakat.
“Jadi, kalau terjadi bencana atau apa tenang saja, tinggal tunggu sehari dua hari (selesai),” tutur Alfons. (Z-3)
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
MAHASISWA dan dosen Program Magister (S2) Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan social volunteering bagi pelajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
SASE dapat dianalogikan sebagai “penjaga pintu digital” perusahaan.
Pelaksanaan pilkades tahun ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat terkait fasilitasi pelaksanaan pilkades serentak secara replik atau digital.
Penguatan literasi digital merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved