Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) tak menghiraukan desakan kepada pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono agar digelar Muktamar pada 2024. PPP fokus pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Pak Mardiono dan PPP tentu akan berpihak pada kepentingan yang lebih besar yaitu menjaga momentum pilkada, dan menjaga para peserta pilkada yang mendaftar dari PPP untuk berkompetisi secara optimal dan dengan dukungan partai yang solid," kata juru bicara (jubir) Mardiono, Imam Priyono, melalui keterangan tertulis, Rabu, (19/6).
Imam mengatakan Muktamar tetap dijadwalkan pada 2025. Selain itu, dia menyayangkan desakan Muktamar karena kontraproduktif dengan prinsip PPP.
Baca juga : Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Usai Kandas ke DPR
"Kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan. Mari membangun bersama PPP ke depan, dan kita ciptakan budaya baru organisasi PPP yang saling menguatkan," ujar Imam.
Majelis PPP menyurati Mardiono. Terdapat tujuh poin pada surat tertanggal 1 Mei 2024 tersebut.
Pada salah satu poinnya meminta PPP menggelar Muktamar pada 2024. Hal ini merespons kegagalan PPP lolos ke DPR.
Baca juga : PPP tidak Lolos Parlemen, Suharso Sebut Pemimpin Harus Tanggung Jawab
"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada 2024, selambat- lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut.
Pada poin lainnya, Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.
Majelis PPP juga merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP. Selain itu, kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP dipersoalkan. Sebab, posisi plt tak permanen. (Z-8)
Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU di Lirboyo menyepakati percepatan Muktamar NU Ke-35 sebagai ikhtiar penyelesaian konflik internal PBNU.
Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sepakat waktu Muktamar NU ditentukan bersama melalui kepanitiaan hasil tabayun di Pesantren Lirboyo.
Rais Aam PBNU H Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencapai kesepakatan islah.
Gus Yahya menjelaskan bahwa secara konstitusi organisasi, mandataris hasil Muktamar hanya bisa diberhentikan oleh Muktamar itu sendiri.
Gus Yahya menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan dinamika internal organisasi adalah melalui permusyawaratan tertinggi, yakni muktamar.
Menurut Gus Yahya, tatanan organisasi merupakan hal terpenting yang harus dijaga. Ia khawatir, jika proses pencopotan tanpa Muktamar dibiarkan, hal itu akan menciptakan preseden buruk.
Kubu Agus Suparmanto akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut.
Mardiono menyampaikan bahwa keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) II di Hotel Luwansa, Manado.
DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi merekomendasikan Muhamad Mardiono sebagai calon ketua umum.
Tokoh PPP Papua Raya, Nason Utty, secara tegas menyatakan dukungannya agar Mardiono memimpin PPP secara definitif.
Dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 mendapat tambahan penguatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved