Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MAJELIS Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono. Terdapat tujuh poin pada surat tertanggal 1 Mei 2024 tersebut.
Pada salah satu poinnya yakni agar PPP meminta menggelar Muktamar pada 2024. Hal ini merespons gagalnya PPP ke DPR.
"Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat-
Baca juga : PPP tidak Lolos Parlemen, Suharso Sebut Pemimpin Harus Tanggung Jawab
lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut yang dikutip di Jakarta, Selasa (18/6).
Pada pokok poin tersebut dijelaskan muktamar diperlukan sebagai bentuk evaluasi bagi perolehan suara nasional PPP pada Pemilu 2024. Mengingat, suara PPP di tingkat nasional atau DPR pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di Tingkat daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.
Selain itu, disoal juga kapasitas Mardiono sebagai Plt Ketua Umum. Karena posisi Plt tak permanen.
Baca juga : Gagal Tembus Senayan, Kader PPP Mulai Ragu dengan Kepemimpinan Plt Mardiono
"Nomenklatur 'pelaksana tugas' Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode. Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar," tulis surat tersebut.
Kemudian, Majelis PPP mendesak agar PPP menentukan sikap untuk pemerintahan mendatang. Forum yang tepat terkait hal itu yakni melalui Musyarawah Kerja Nasional (Mukernas).
"Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," tulis surat tersebut.
Baca juga : Ini Sebabnya Plt Ketum PPP Mardiono Didesak Mundur
Pada poin lainnya, Majelis PPP menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena tidak lolos ke Senayan. Ini hal pertama terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu.
Selain itu, Majelis PPP merasa belum mendapatkan permohonan maaf dari pengurus PPP.
"Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak Iolosnya PPP sementara ini," tulis surat tersebut.
Pada penghujung surat tersebut terdapat tanda tangan petinggi majelis. Yakni, Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy atau Rommy. (Z-8)
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengapresiasi pelantikan kepala daerah serentak yang telah dilaksanakan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah yang ambruk dan rusak akibat bencana alam, di Desa Angsana, Serang, Banten.
PPP mengumpulkan 932 kader yang menjadi anggota DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam acara workshop nasional yang digelar di Jakarta
Kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, Mardiono siap mengemban amanah tersebut.
PPP mengincar kemenangan di daerah dalam momentum pilkada
Muhamad Mardiono menuturkan, dukungan diberikan kepada pasangan Ansar-Nyangnyang karena dianggap telah berpengalaman dalam memimpin Kepri di periode sebelumnya.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Penetapan tersebut merupakan hasil rekomendasi musyawarah Dewan Pertimbangan Salimah Pusat (DPSP) yang disepakati seluruh peserta Muktamar VI Salimah di Jakarta, Sabtu (8/2).
Mantan Ketua Umum Pemuda Bulan Bintang 2019-2020 Wawan Sugianto mengatakan Afriansyah Noor bisa mengakomodasi semua kepentingan partai mulai dari DPW sampai DPC.
MKEK IDI mengkaji ulang sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Hal itu dilakukan karena perkembangan kedokteran saat ini dan teknologi yang menunjang pekerjaan kedokteran.
Muktamar IDI tidak hanya mempertemukan para profesional medis dari seluruh negeri namun juga menjadi platform untuk diskusi dan berbagi pengetahuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved