Beban Tugas dari Pemerintah Dinilai Sebabkan Korupsi pada BUMN

DUGAAN kasus korupsi pada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjukkan adanya permasalahan serius dalam mewujudkan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang sehat. Tidak hanya disebabkan oleh faktor penyimpangan moral dari para direksi, dugaan korupsi pada BUMN juga disebabkan oleh problem struktural.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman menjelaskan, problem struktural itu berkaitan dengan beratnya beban BUMN dalam menerima penugasan dari pemerintah. Itu utamanya terjadi pada BUMN karya yang menjalankan proyek-proyek strategis nasional ataupun proyek prioritas lainnya. Celakanya, beban menyelesaikan misi tersebut dinilai tak diimbangi dengan pendanaan yang cukup.

"Sehingga BUMN ini menggunakan segala cara untuk dapat menjalankan penugasan, tapi di lain sisi juga mereka juga ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati oleh jajaran direksi, komisaris, maupun seluruh karyawan," terang Zaenur kepada Media Indonesia, Kamis (22/5).

Baca juga : Publik Lebih Percaya Kejagung Usut Kasus Korupsi BUMN

Baginya, pembebanan tugas dari pemerintah telah menimbulkan tekanan kepada BUMN. Oleh karenanya, BUMN tidak dapat mengelola tata perusahaan yang sehat. Zaenur juga mengatakan, pemerintah cenderung membiarkan BUMN menjadi ujung tombak pada proyek strategis nasional (PSN).

Hal tersebut, sambungnya, menyebabkan sejumlah BUMN mendapat ruang sebesar-besarnya untuk beroperasi tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan BUMN, mulai dari fraud sampai pengadaan proyek fiktif.

"Dari berbagai kasus, kita melihat memang ini sebenarnya penyakit lama, tapi diperparah dengan situasi kekinian, yaitu besarnya tekanan kepada BUMN dari sisi penugasan dan tidak dibangunnya iklim bisnis yang sehat di BUMN," terang Zaenur. (Tri/Z-7)