Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pakar memprediksi Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Economist Intelligence Unit (EIU) untuk tahun depan akan merosot lagi. Sebab, EIU dinilai belum merangkum dugaan praktik kecurangan yang meliputi penyelenggaraan Pemilu 2024 lewat laporan yang dikeluarkan pada Kamis (15/2).
Rilis terbaru EIU yang menggambarkan Indeks Demokrasi 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6,53. Skor dan peringat itu turun dibanding torehan tahun lalu yang menempatkan Indonesia di posisi 54 dengan skor 6,71. EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat.
Dalam laporan teranyarnya, skor indikator penyusun Indeks Demokrasi untuk Indonesia, yakni proses pemilu dan pluralisme, masih sama dengan capaian tahun lalu, yaitu 7,92. Indonesia hanya mengalami penurunan untuk indikator kebebasan sipil, yakni 5,29, dibanding 6,18 pada indeks tahun lalu.
Baca juga : H-10 Pemilu 2024, Anak Muda masih Bingung Pilih Siapa!
Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona berpendapat, pemenang Pilpres 2024 versi quick count sejumlah lembaga survei tidak menunjukkan adanya harapan untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia. Apalagi, proses pemenangannya disokong dugaan praktik kecurangan sebagaimana dibongkar film dokumenter Dirty Vote.
"Demokrasi bisa mati ketika yang terpilih dalam mekanisme demokrasi adalah orang yang punya komitmen lemah terhadap institusi demokrasi dan hukum," jelas Yance kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Indonesia adalah otoritarianisasi. Flawed demokrasi seakan-akan menunjukkan Indonesia masih menjadi negara demokrasi. Namun pada praktiknya, Yance menyebut hampir semua lembaga negara sebenarnya dikendalikan oleh pemerintah, termasuk institusi penyelenggara pemilu.
Baca juga : Kemunduran Kualitas Demokrasi Makin Terasa
"Pemilu 2024 justru sepertinya akan mempercepat otoritarianisasi karena lemahnya pemimpin yang terpilih secara demokratis terhadap prinsip-prinsip demokrasi," tandasnya.
Senada dengan Yance, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor juga memprediksi Indeks Demokrasi Indonesia tahun depan yang dikeluarkan EIU bakal turun lagi.
Ia menilai jebloknya skor dan peringkat Indeks Demokrasi di Indonesia sebagai hal yang wajar. Sebab, pemerintah saat ini tidak memiliki komitmen dan cenderung membiarkan Indeks Demokrasi tahun sebelumnya.
Baca juga : Intervensi Kekuasaan Membuat Prinsip Demokrasi Terdegrasi
"Bahwa demokrasi kita tidak akan segera pulih kalau tidak ada suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata Firman. (Z-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved