Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEJUMLAH pakar memprediksi Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun Economist Intelligence Unit (EIU) untuk tahun depan akan merosot lagi. Sebab, EIU dinilai belum merangkum dugaan praktik kecurangan yang meliputi penyelenggaraan Pemilu 2024 lewat laporan yang dikeluarkan pada Kamis (15/2).
Rilis terbaru EIU yang menggambarkan Indeks Demokrasi 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 167 negara dengan skor 6,53. Skor dan peringat itu turun dibanding torehan tahun lalu yang menempatkan Indonesia di posisi 54 dengan skor 6,71. EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat.
Dalam laporan teranyarnya, skor indikator penyusun Indeks Demokrasi untuk Indonesia, yakni proses pemilu dan pluralisme, masih sama dengan capaian tahun lalu, yaitu 7,92. Indonesia hanya mengalami penurunan untuk indikator kebebasan sipil, yakni 5,29, dibanding 6,18 pada indeks tahun lalu.
Baca juga : H-10 Pemilu 2024, Anak Muda masih Bingung Pilih Siapa!
Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona berpendapat, pemenang Pilpres 2024 versi quick count sejumlah lembaga survei tidak menunjukkan adanya harapan untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia. Apalagi, proses pemenangannya disokong dugaan praktik kecurangan sebagaimana dibongkar film dokumenter Dirty Vote.
"Demokrasi bisa mati ketika yang terpilih dalam mekanisme demokrasi adalah orang yang punya komitmen lemah terhadap institusi demokrasi dan hukum," jelas Yance kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Indonesia adalah otoritarianisasi. Flawed demokrasi seakan-akan menunjukkan Indonesia masih menjadi negara demokrasi. Namun pada praktiknya, Yance menyebut hampir semua lembaga negara sebenarnya dikendalikan oleh pemerintah, termasuk institusi penyelenggara pemilu.
Baca juga : Kemunduran Kualitas Demokrasi Makin Terasa
"Pemilu 2024 justru sepertinya akan mempercepat otoritarianisasi karena lemahnya pemimpin yang terpilih secara demokratis terhadap prinsip-prinsip demokrasi," tandasnya.
Senada dengan Yance, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor juga memprediksi Indeks Demokrasi Indonesia tahun depan yang dikeluarkan EIU bakal turun lagi.
Ia menilai jebloknya skor dan peringkat Indeks Demokrasi di Indonesia sebagai hal yang wajar. Sebab, pemerintah saat ini tidak memiliki komitmen dan cenderung membiarkan Indeks Demokrasi tahun sebelumnya.
Baca juga : Intervensi Kekuasaan Membuat Prinsip Demokrasi Terdegrasi
"Bahwa demokrasi kita tidak akan segera pulih kalau tidak ada suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata Firman. (Z-3)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved