Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
SEKRETARIS Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap partainya terkait penghitungan rekapitulasi suara berdasarkan penugasan dari seluruh saksi partai di seluruh TPS dan mencermati terhadap berbagai hasil dari quick count yang telah dilakukan.
Pertama, Hasto menyampaikan rasa apresiasinya terhadap seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh antusias datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 ini.
Meski, disadari bahwa Pemilu kali ini diselimuti awan gelap demokrasi.
Baca juga : Koalisi Ganjar-Mahfud Bahas Laporan Indikasi Kecurangan Pemilu Berbagai Daerah
Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (14/2).
"Pertama, kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias datang ke TPS dan Pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia," kata Hasto.
Hasto mengutip pernyataan sebagian pengamat politik serta akademi yang mengatakan, demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk dalam pelaksanaan pemilu pascareformasi.
Baca juga : Hasto PDIP: Question Trap Gibran tak Diperlukan
"Karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir," serunya.
Sekretaris TPN itu menambahkan, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan UU, bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS.
Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan, DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Terlebih, suara rakyat adalah suara kebenaran.
Baca juga : 1.297 TPS di Papua belum Melaksanakan Pencoblosan
"Karena itulah seluruh struktur PDIP bersama dengan relawan saksi dan kerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi karena baru kali ini pascareformasi pemilu diwarnai gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi dari para guru besar secara luar biasa," paparnya.
Perolehan suara partai dan paslon Ganjar-Mahfud yang jomplang menandakan anomali demokrasi yang terjadi di Pemilu kali ini. Bahkan, dia juga menduga, hal itu bagian dari overshooting yang dilakukan penguasa untuk memenangkan paslon tertentu.
"Jadi termasuk di kandang-kadang PDIP menunjukkan yang bersifat anomali, meskipun banyak mengatakan ya bansosnya kita melawan suatu institusi bansos, institusi kekuasaan yang dikerahkan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan," tukasnya. (Z-1)
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Zaenur Rohman menilai tuntutan 7 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK terhadap Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terlalu ringan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dituntut maksimal 12 tahun penjara.
SEKJEN PDIP Hasto Kristiyanto meyakini kasusnya diintervensi oleh kekuasaan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved