Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERAN pers sangat dibutuhkan untuk mengawal transisi kepemimpinan dan menjaga keutuhan bangsa pada pesta demokrasi Pemilu 2024. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun menilai bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan agenda rutin 5 tahunan bukan agenda mati-matian.
"Transisi ini harus dianggap sebagai peristiwa rutin, bukan perseteruan mati-matian, karena setiap kontestan adalah calon yang sudah melalui seleksi. Pers harus mengedukasi masyarakat soal hakikat dari Pemilu, mengajak berpartisipasi, dan ikut mengawasi agar pemilu berlangsung luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)," kata Hendry saat dihubungi, Senin (12/2).
Pada hari pers 9 Februari lalu mengusung tema 'Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa' karena peran pers saat ini untuk menjaga keutuhan bangsa, pemberitaan di media apabila tidak dikelola maka dapat menciptakan konflik, baik horizontal maupun vertikal.
Baca juga : Dewan Pers Dorong Profesionalisme Jurnalis Kawal Pemilu 2024
Oleh karena itu, menurutnya media khususnya pimpinan media, harus punya kesadaran untuk aktif menjaga agar berita tidak provokatif, mengipas. Kritik, kontrol sosial, normal saja tetapi agar dijaga berada di koridor etika jurnalistik.
"Saat ini pers dapat dikatakan, bebas, berani memberitakan apa pun. Pada umumnya lembaga sudah memahami kemerdekaan pers, begitu pun publik, walau di sana-sini ada saja kasus. Itu normal," ujar dia.
Selain itu, ia berharap pers terus meningkatkan kompetensi agar pelanggaran kode etik berkurang dan komplain masyarakat berkurang dan kualitas karya jurnalistik meningkat.
Baca juga : Forum Pemred dan Dewan Pers Sepakat Gelar Konsolidasi Percepatan Publisher Rights
"Apalagi media sosial semakin menggerus posisi media massa sebagai penyedia informasi," pungkasnya. (Z-4)
Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK
Dewan Pers mengeluarkan klarifikasi terkait beredarnya informasi mengenai pungutan biaya untuk penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers di sejumlah daerah.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Totok mengatakan Dewan Pers tidak dapat lagi memfasilitasi UKW dalam jumlah besar seperti tahun 2024 karena keterbatasan anggaran.
Edukasi tentang pemahaman terkait Artificial Intelligence (AI) ini dihadiri sekitar 100 orang, dan dikemas melalui forum Insight Talk Literasi Cerdas di Era Kecerdasan Artifisial.
Dalam jurnalisme modern, AI hadir sebagai alat bantu efisien, bukan pengganti manusia. Literasi dan etika digital jadi kunci melawan hoaks di era kecerdasan buatan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved