Jelang Debat, Prabowo-Gibran Tekankan Penguatan Politik Luar Negeri

CALON  presiden (capres) dan wakil presiden(cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah menyatakan komitmen mereka untuk melanjutkan dan memperkuat politik luar negeri bebas aktif Indonesia jika terpilih dalam Pilpres 2024. 

Keduanya berencana menerapkan prinsip tersebut sebagai bagian dari 17 Program Prioritas yang dibawa ke KPU.  Prabowo menilai pentingnya membangun hubungan internasional yang bermartabat dan mengedepankan kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia.

Salah satu tujuan utama dari politik luar negeri ini adalah menciptakan perdamaian dan stabilitas, yang dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Baca juga : 

 Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik dengan semua negara dan menolak bergabung dengan blok kekuatan manapun. Ia berargumen bahwa pendekatan politik luar negeri yang netral dan independen ini akan membawa kondusifitas dan stabilitas, yang pada gilirannya akan mendorong investasi asing dan penciptaan lapangan kerja.

Baca juga : 

"Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada blok manapun. Saya berkomitmen untuk meneruskan dan memperjuangkannya. Ini bukan tradisi semata, tetapi juga keinginan rakyat Indonesia," tutur Prabowo yang dikutip pada Sabtu (6/1). 

 Prabowo juga menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tetapi juga pada kontribusi terhadap perbaikan kondisi global, termasuk upaya penyelesaian konflik internasional seperti di Ukraina dan Gaza.

Menurutnya, Indonesia harus terus berperan aktif dalam diplomasi bilateral dan multilateral untuk mendukung perdamaian dan pengembangan global.

 Secara keseluruhan, visi Prabowo-Gibran untuk politik luar negeri menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip bebas aktif yang telah lama menjadi kebijakan Indonesia. Dalam kerangka visi dan misi mereka tentang kebijakan luar negeri dan geopolitik, Prabowo-Gibran menekankan beberapa aspek utama.

Mulai dari menghentikan tindakan teroristik, meningkatkan dana pertahanan, dan memajukan peralatan militer. Keduanya juga berencana memperkuat upaya diplomasi untuk mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, termasuk usaha untuk mendirikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Palestina.

Selain itu ada juga kebijakan yang akan memperbesar kapasitas dan keamanan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi dari serangan siber dengan memperkuat badan pertahanan siber.Hal tersebut untuk memperkokoh strategi diplomasi maritim guna mempertegas kedaulatan serta meningkatkan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan mendorong politik luar negeri bebas aktif, visi-misi yang dibawa ini akan didampingi oleh tujuannya untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang kuat dalam hubungan internasional. (Z-8)