Eks Menteri Bappenas: Saat Ini Momentum Pindahkan Ibu Kota

MANTAN Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019, Bambang Brodjonegoro, mengatakan bahwa saat ini adalah momen terbaik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, hal tersebut dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk membangun kota impian, tapi juga mengeluarkan Indonesia dari middle income trap. 

Salah satu faktor yang memperkuat keyakinan Bambang adalah kehadiran bonus demografi di Indonesia, yaitu ketika jumlah populasi dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari populasi non-produktif (65 tahun ke atas). 

Baca juga: Eks Menteri PPN Klaim IKN Adalah Mimpi Presiden Terdahulu

“Ini adalah once in a life time opportunity. Karena kalau kita melewatkan masa bonus demografi ini, khawatirnya kita belum naik kelas saat kita populasi kita sudah jadi aging (menua). Nanti susah untuk kembali muda,” kata Bambang dalam diskusi bertajuk IKN, Jembatan Masa Kini dan Depan yang berlangsung di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Kamis (7/12).

Kehadiran usia produktif, menurut Bambang, terbukti mampu mengeluarkan banyak negara dari middle income trap kemudian naik kelas menjadi negara maju. Oleh sebab itu, dia mengingatkan seluruh elemen masyarakat supaya tidak terlena dengan peluang ini. 

Baca juga: Centennial Z: IKN Jadi Peradaban Maju di Masa Depan

“Bonus itu kan sesuatu yang tidak kita harapkan tiba-tiba ada. Indonesia begitu, tahu-tahu punya penduduk usia muda yang produktif, itu bonus. Tapi kita gak boleh kesenangan, tidak boleh relax. Justru ini adalah golden opportunity untuk keluar dari jebakan kelas menengah, seperti Jepang dan Korea Selatan,” kata Bambang. 

Dia menambahkan, “tapi, banyak juga negara (dengan bonus demografi) yang gagal. Jadi ini bukan sesuatu yang otomatis. Maka kita harus menyiapkan berbagai strategi, salah satunya adalah memperkuat sektor perkotaan.”

Lebih lanjut, Bambang menuturkan generasi muda memiliki keinginan untuk bermukim di kota yang layak ditinggali (liveable). 

Belum lagi kawasan inti pemerintahan yang dijamin terbebas dari polusi karena seluruhnya menggunakan kendaraan listrik. Selain itu, sekitar 65 persen dari wilayah IKN juga tetap mempertahankan kawasan hutan yang menjadi identitas Indonesia.

“Kelompok usia muda jelas terekspos teknologi digital. Mereka sudah punya bayangan soal kota liveable, seperti tidak ada kabel listrik yang menggantung, air bisa langsung diminum,” papar Bambang, yang juga eks Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. (RO/Z-7)