Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANALIS politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan Indonesia butuh polarisasi politik. Sayangnya, konotasi polarisasi kadung negatif imbas Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
"Saya tegaskan polarisasi adalah kebutuhan politik karena tanpa polarisasi, sulit membedakan pasangan calon 1 dengan 2 dengan 3," kata Arif di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2023
Arif menilai saat ini belum ada perbedaan signifikan di antara tiga paslon. Sebab, ada kultur politik Indonesia yang cenderung menghindari terjadinya polarisasi.
Baca juga: Keadilan dan Kesetaraan Kunci Ciptakan Pemilu Damai
"Polarisasi dapat nama buruk di konteks Indonesia dalam dua pemilu terakhir," papar dia.
Arif tidak setuju dengan anggapan polarisasi terjadi karena hanya ada dua paslon. Pandangan itu dinilai serampangan.
Baca juga: Blusukan ke Glodok, Gus Imin Tepis Isu Politik Identitas
"Karena negara-negara lain pasangannya dua, tapi bukan serta merta terjadi polarisasi dan konflik," jelas dia.
Arif memprediksi kontestasi tanpa polarisasi membuat iklim demokrasi dan pembangunan Indonesia mandek. Padahal, tantangan bangsa akan semakin dinamis.
"Saya khawatir pilihan di 14 Februari 2024 yang membedakan antara ketiga paslon adalah nomor urutnya saja. Sejauh tidak ada kekuatan progresif, saya tidak lihat harapan besar lompatan politik," ucap dia. (Medcom/Z-7)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
LANGDON Winner adalah guru besar ilmu politik yang mengajar di sebuah universitas swasta bergengsi di Negara Bagian New York, Amerika Serikat.
Kapolri meminta peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pilkada terdahulu bisa menjadi pembelajaran. Terutama terkait reaksi atas ketidakpuasan hasil Pilkada.
Polarisasi yang mengiringi proses pemilihan tidak hanya menjadi problem politik saja, tetapi juga masalah mendasar bagi keutuhan nilai-nilai berbangsa.
Secara ekonomis jika ingin menghemat anggaran maka idealnya pilkada digelar cukup satu putaran.
WAKIL Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhamad Syafi'i menilai wajar jika terjadi polarisasi usai Pemilu 2024
Kita perlu mengadopsi tradisi berpikir kritis, untuk bisa membedakan bahwa apa yang di internet belum tentu semuanya benar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved