Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
CALON presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai program food estate yang dijalankan pemerintah saat ini menimbulkan masalah pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, pihaknya tak akan konsentrasi pada food estate jika terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024, tetapi berfokus pada program contract farming.
"Mengapa food estate bukan menjadi opsi? Karena ini pendekatan dengan negara menguasai produksi secara sentralistik," ujarnya dalam acara yang digelar Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11).
Dalam praktiknya, Anies menyebut produk pertanian food estate berbasis pada korporasi. Padahal, yang dibutuhkan Indonesia justru sebaliknya. Ia berpendapat, petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan kesetaraan kesempatan agar produk mereka bisa dipasarkan di pasar produk pertanian Tanah Air.
Baca juga: Ini Ciri-Ciri Negara Gagal Versi Anies
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan, fokus food estate ialah ekstensifikasi lahan pemerintah untuk meningkatkan produksi. "Dan efeknya, banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di situ," ujar Anies.
Alih-alih ekstensifikasi lahan pemerintah, Anies mengatakan program contract farming justru ingin mengintensifkan lahan petani rakyat. Dalam hal ini, petani bakal dijadikan mitra dan terlibat dan mendapatkan fasilitas dalam program pertanian.
Baca juga: Jika Terpilih Presiden, Anies Meminta KPK Junjung Tinggi Kode Etik
Jika pada program food estate penyerapan hasil tani didasarkan pada keputusan pemerintah pusat, contract farming sebaliknya. "Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN/BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja," jelasnya.
Selain itu, program contract farming yang ditawarkan Anies juga mengedepankan kerja sama antara pemilik modal dan petani. Dengan demikian, pola contract farming dapat meningkatkan nilai tambah atas kerja-kerja petani sehingga lebih sejahtera.
"Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi kami melihat petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," tandasnya. (Z-2)
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Jangan sampai proyek tersebut merusak lingkungan dan menyalahgunakan tanah masyarakat adat.
Deddy mengatakan, Megawati berpesan kepada kadernya yang duduk di jabatan legislatif untuk benar-benar mengawal pengembangan lahan di Merauke.
Kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan apalagi jika dibarengi dengan hilangnya kekayaan biodiversitas.
"Karena Pulau Gag masuk dalam kategori pulau kecil, kegiatan penambangan bukan kegiatan yang diprioritaskan, serta dilarang sebagaimana Pasal 1 angka 3, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K,"
Walhi sebut pertambangan, baik yang berizin maupun tidak akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Hal itu disampaikan merespons tambang nikel di Raja Ampat
MANAJER Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Walhi, Uli Artha Siagian, mengatakan bahwa tambang di Raja Ampat merupakan gambaran dari sebagian besar pulau-pulau kecil dan pesisir.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melaporkan 47 korporasi perusak lingkungan dan juga terindikasi melakukan korupsi sumber daya alam (SDA) ke Kejaksaan Agung.
WALHI dan Harli melakukan audiensi selama lebih kurang 1 jam. Masing-masing WALHI perwakilan daerah menyampaikan temuan kasus i forum tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved