Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menilai program food estate yang dijalankan pemerintah saat ini menimbulkan masalah pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, pihaknya tak akan konsentrasi pada food estate jika terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024, tetapi berfokus pada program contract farming.
"Mengapa food estate bukan menjadi opsi? Karena ini pendekatan dengan negara menguasai produksi secara sentralistik," ujarnya dalam acara yang digelar Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/11).
Dalam praktiknya, Anies menyebut produk pertanian food estate berbasis pada korporasi. Padahal, yang dibutuhkan Indonesia justru sebaliknya. Ia berpendapat, petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan kesetaraan kesempatan agar produk mereka bisa dipasarkan di pasar produk pertanian Tanah Air.
Baca juga: Ini Ciri-Ciri Negara Gagal Versi Anies
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan, fokus food estate ialah ekstensifikasi lahan pemerintah untuk meningkatkan produksi. "Dan efeknya, banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di situ," ujar Anies.
Alih-alih ekstensifikasi lahan pemerintah, Anies mengatakan program contract farming justru ingin mengintensifkan lahan petani rakyat. Dalam hal ini, petani bakal dijadikan mitra dan terlibat dan mendapatkan fasilitas dalam program pertanian.
Baca juga: Jika Terpilih Presiden, Anies Meminta KPK Junjung Tinggi Kode Etik
Jika pada program food estate penyerapan hasil tani didasarkan pada keputusan pemerintah pusat, contract farming sebaliknya. "Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN/BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja," jelasnya.
Selain itu, program contract farming yang ditawarkan Anies juga mengedepankan kerja sama antara pemilik modal dan petani. Dengan demikian, pola contract farming dapat meningkatkan nilai tambah atas kerja-kerja petani sehingga lebih sejahtera.
"Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi kami melihat petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," tandasnya. (Z-2)
Kehadiran kawasan food estate secara otomatis akan memicu pembangunan aksesibilitas yang selama ini terbatas, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
WALHI Riau mengecam keras kematian seekor gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di areal konsesi PT RAPP, Pelalawan.
Di tengah krisis iklim yang kian nyata, arah kebijakan negara disebut belum beranjak dari pendekatan lama yang justru memperparah kerusakan lingkungan.
Walhi menilai rencana pengalihan izin perusahaan yang dicabut pemerintah ke Danantara berpotensi memperpanjang kerusakan hutan dan lingkungan.
Pramono mengingatkan agar permasalahan tata ruang itu tidak diperparah dengan kebiasaan warta membuang sampah sembarangan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan resmi terkait kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta yang menilai penanganan banjir Jakarta belum maksimal.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved