Luhut Dinilai Menentang Kepatutan dan Etika Publik

KETUA DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Menurut Jamiluddin, politik Indonesia ditunjukkan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.

"Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat," kata Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11).

Baca juga: Bertemu Mensesneg, Maruli Simanjuntak Jelaskan Kondisi Terkini Luhut

Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait dengan perkembangan politik di tanah air. Ia menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat. 

Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika. "Ya itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus santun dan beretika," kata Puan.

Baca juga: Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Dinilai Jauh dari Norma Hukum

Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Karena keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres. 

Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024. Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagai mestinya, terutama netralitas penyelenggara Pemilu.

"Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," tambahnya.

Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa. "Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," tegasnya.

Tidak Menjaga Reformasi

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, arah dukungan Luhut sangat terang benderang. 

“Iya, nggak perlu ada analisa yang rumit melihat statement pak Luhut, hidupnya dia bersama Jokowi jadi yang dia ucapkan, utarakan pasti ada kaitan dengan Jokowi. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya dia bicara tentang Prabowo-Gibran,” ujar pria yang akrab disapa Hensat ini. 

Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. Meski sahabatnya itu membangun dinasti politik dan oligarki, terlibat dalam skandal Mahkamah Konstitusi, pelanggaran konstitusi.  

“Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik, dan lain-lain? Kan kepentingan Luhut tidak di situ. Itu kepentingan orang-orang yang jaga reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak? Itu masih jadi pertanyaan,“ kritik Hensat. (RO/Z-7)