Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bakal menerapkan program SMKN gratis yang sudah berjalan di Jawa Tengah secara nasional apabila menang di Pemilu 2024.
"Visi Pak Ganjar ke depan, SD-SMP-SMA (SMK) yang dikelola pemerintah harus bisa gratis. Termasuk dalam hal pendidikan vokasi," kata Seno kepada wartawan, Selasa (21/11).
"Bahkan lebih jauh, beberapa sekolah swasta atau lembaga pendidikan berbasis agama yang memenuhi syarat untuk dibantu subsidi, harus difasilitasi juga," tambahnya.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Utamakan Dukungan Rakyat, bukan Suara Elite
Seno mengatakan program tersebut selaras dengan platform program lain yang menargetkan satu keluarga miskin, harus ada satu sarjana. Ia memastikan Ganjar dan Mahfud akan mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan program yang sudah berjalan di Jawa Tengah.
"Pembagian pengelolaan kewenangan pendidikan antara pemerintah pusat dan Pemda dapat dimaksimalisasi gotong royongnya. Siapa mengelola apa, kemudian penganggarannya diprioritaskan dalam hal pendidikan," ujarnya.
Politikus PDIP itu menyatakan Ganjar dan Mahfud percaya pendidikan adalah kunci utama memutus mata rantai kemiskinan.
Baca juga: Ganjar Sering Kritik Pemerintah, Puan: Jadi Bahan Evaluasi PDIP
Menurutnya, gagasan tersebut tidak lepas dari latar belakang keduanya yang berasal dari keluarga yang pernah mengalami kesulitan membiayai pendidikan.
"Maka program dan visi misi yang dibuat adalah berdasarkan pengalaman hidup di masa lalu, sekaligus menyambung best practices yang pernah dilakukan beliau berdua, dalam konteks ini Pak GP saat menjabat sebagai Gubernur Jateng," katanya.
"Jadi semua program ini tidak muncul dari ruang hampa, tapi ada latar belakang keterkaitannya," lanjut Seno.
Program SMKN gratis digagas Ganjar sejak 2014. Hingga kini, SMKN Jateng telah meluluskan sebanyak 1.837 siswa. Lulusan terdiri dari 3 SMKN Jateng yakni SMKN Jateng Semarang 825 lulusan, SMKN Jateng Pati 336 lulusan, dan 676 lulusan SMKN Jateng Purbalingga.
Tahun ini, SMKN Jateng meluluskan 258 siswa di angkatan ke-7 dari tiga kampus. Sebanyak 70% lulusan sudah terserap di dunia kerja.
Rinciannya, sebanyak 113 lulusan diterima kerja, 22 lulusan diterima kuliah, 35 lulusan ikut kursus bahasa Jepang untuk kerja dan kuliah ke Jepang, 10 lulusan ikut kursus bahasa Jerman.
Tidak berhenti dengan 3 sekolah, Ganjar menambah 15 SMK semiboarding di 15 kabupaten untuk menampung siswa unggul dari keluarga miskin. Lima belas sekolah ini dinamakan SMK Semiboarding karena 30 siswa yang lolos seleksi masih belajar dengan siswa reguler meskipun mereka tinggal di asrama. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved