Panja Netralitas Dibutuhkan Bila Komitmen TNI Diragukan

PANITIA kerja (panja) DPR terkait netralitas TNI diusulkan dibentuk untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, pembentukan panja dibutuhkan bila komitmen netralitas TNI sudah diragukan publik.

"Keraguan publik ini harus dijawab oleh TNI dengan bukti dan komitmen yang kuat, seandainya DPR melihat komitmen tersebut tidak kuat maka hak DPR untuk membuat panja," kata Dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/11). 

Stanislaus menuturkan bahwa isu netralitas TNI muncul usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait meloloskan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Putusan itu berdampak pada sisi netralitas aparat penegak hukum lainnya.

Baca juga : Intervensi Dinasti Politik Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi

Ia mengatakan sudah sepantasnya seluruh aparat negara dalam posisi netral. Pimpinan TNI harus membuktikan itu untuk beri kepastian ke publik.

Baca juga : Panglima TNI Minta Purnawirawan tak Ajak Prajurit Aktif Terlibat Politik Praktis

"Aparat negara memang harus netral, ketika pimpinan TNI bisa menjamin bahwa anggotanya bisa netral dan tidak ada pihak lain yang bisa intervensi terkait netralitas TNI maka panja tidak perlu," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto, mengusulkan pembentukan panja netralitas TNI. Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama Komisi I DPR.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI," kata Utut.

Di sisi lain, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono akan pensiun pada 26 November 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan calon tunggal yakni Agus Subiyanto yang saat ini menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Agus baru saja dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada 27 Oktober 2023. Agus tercatat pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011. Saat itu, Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo. (Z-8)