Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, mengintensifkan patroli di media sosial untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kabidhumas Polda Sulteng, Kombes Djoko Wienartono mengatakan, dinamika politik yang mulai memanas harus diredam dengan melakukan edukasi dan sosialisasi di dunia maya melalui pelbagai platform media sosial.
“Patroli di ruang digital intensif dilakukan Satgas Humas bersama Satgas Gakkum melalui Subsatgas Siber Operasi Mantap Brata (OMB). KIta intensifkan dalam rangka harkamtibmas menjelang Pemilu 2024,” terangnya di Palu, Senin (6/11).
Baca juga : ICW: 56 Mantan Terpidana Korupsi Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024
Menurut Djoko, seluruh konten dan informasi yang berkaitan dengan pemilu yang disebarkan ke media sosial tidak luput dari pantauan Subsatgas Siber OMB.
Baca juga : Kampanye Negatif Bentuk Ketidakpercayaan Diri
“Kita ketahui bersama dinamika politik mulai memanas. Apa yang diberitakan di media mainstream menjadi pembahasan juga di media sosial. Oleh karena itu menjadi perhatian kami untuk diawasi, karena jangan sampai menimbulkan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pelbagai pihak,” ungkapnya.
Djoko menjelaskan, bahwa konten atau informasi negatif yang berisi kritikan, sindiran, dan hujatan mewarnai media sosial saat ini. Untuk menjaganya, Polda Sulteng terus memberikan edukasi agar potensi gangguan dunia maya tidak berubah menjadi gangguan di dunia nyata,
“Karena adanya potensi gangguan di media sosial apabila dibiarkan dan disusupi oleh komentar-komentar yang provokatif tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik sosial di dunia nyata,” tegasnya
Djoko menyebutkan, konten ujaran kebencian, black campaign (kampanye hitam), politisasi SARA, disinformasi (informasi hoax), dan pencemaran nama menjadi prioritas sasaran patroli siber.
“Satgas siber terus melakukan pemantauan terhadap akun yang menyebar dan melakukan provokasi. Tentunya akan melakukan penegakkan hukum bila ditemukan perbuatan pidananya,” ucapnya.
Oleh karena itu, Polda Sulteng mengimbau masyarakat, menyikapi perkembangan politik di tanah air dengan bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar sebelum melakukan cek and ricek kebenarannya sebelum dibagikan.
“Bijak menggunakan media sosial itu menjadi kunci sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di maya maupun di dunia nyata,” pungkas Djoko. (Z-8)
KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urine massal pegawai.
Sulawesi Tengah resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang menuntaskan pengesahan 100% Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).
“Diduga ledakan terjadi karena gesekan serbuk korek api saat bom ikan dirakit dalam botol saus tomat, hingga memicu percikan api,”
Pariwisata hijau merupakan jalur penting untuk melestarikan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi, serta menjadi alat untuk mencapai kemakmuran yang merata.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 Pantoloan mencatat capaian signifikan dalam memperkuat konektivitas logistik Sulawesi Tengah.
Tanah longsor terjadi di Desa Tirtanagaya, Parigi Moutong, pada Sabtu, 21 Juni 2025 pukul 17.06 WITA.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved