Politik Makan Siang Capres, Netralitas Jokowi Masih Dipertanyakan

PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai diplomasì makan siang ala Presiden Joko Widodo bersama tiga bakal capres belum bisa menjadi bukti netralitas presiden pada Pilpres 2024.

Menurutnya, persoalan netralitas tidak cukup diselesaikan melalui makan siang, tetapi harus dibuktikan dengan kesesuaian.

"Netralitas itu harus dibuktikan tidak hanya di panggung depan tapi juga di panggung belakang," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/10)

Baca juga: Tahun Politik, Jokowi Singgung Soal Netralitas Penjabat

Sebab, menurutnya, dalam politik, sikap dan tindakan di panggung depan kerap berbeda dengan apa sesungguhnya yang terjadi di panggung belakang. "Di panggung depan seolah memperlakukan sama kepada semua bacapres, tapi di panggung belakang bisa jadi justeru sebaliknya," sambungnya.

Karena itu, Jamiluddin menekankan agar diplomasi makan siang itu tidak dianggap sebagai sikap negarawan Jokowi. Pertemuan itu cukup dianggap sebagai drama politik yang hanya mempertontonkan panggung depan. Panggung belakang masih disembunyikan, dan baru akan diketahui melalui proses waktu.

Baca juga: Bawaslu Koordinasi dengan TNI-Polri soal Netralitas ASN

"Jadi, melalui pertemuan itu tidak serta merta Jokowi akan netral dalam Pilpres 2024. Peluang Jokowi cawe-cawe dan berpihak pada capres tertentu masih sangat terbuka," tandasnya.

Ia menyatakan pentingnya semua anak bangsa untuk mengawasi Pilpres 2024. Melalui pengawasan inilah nantinya akan diketahui panggung belakang yang sesungguhnya.

"Data panggung belakang nantinya dibandingkan dengan panggung depan (makan siang bersama). Dari perbandingan data itulah akan diketahui netral tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2024," pungkasnya.

Abuse of Power

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan ‘Politik Meja Makan’ yang dilakukan  Presiden Joko Widodo adalah bentuk verbal netralitas Presiden Joko Widodo yang masih perlu dibuktikan ke depannya. 

“Ini ke depan akan menjadi batu uji, ujian bahwa orang akan melihat sejauh mana dia sebagai kepala pemerintahan tidak melakukan abuse of power,” ujar Nyarwi. 

Apalagi sebelumnya ada asumsi yang berkembang dimana proses yang terjadi memuluskan sosok Gibran sebagai Cawapres melalui mekanisme yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu tidak lepas dari tangan-tangan dinasti politik Jokowi. 

“Apakah netralitas secara eksplisit disampaikan oleh Presiden Jokowi secara nyata akan bisa diwujudkan. Ini yang seringkali memunculkan keraguan atau kritik dari sejumlah kalangan bahwa sangat sulit rasanya Presiden Jokowi dalam Pilpres mendatang akan netral mengingat putranya Gibran menjadi pasangan cawapresnya Prabowo,” jelas Nyarwi.

Pendidikan Politik

Jika presiden bersikap netral, maka akan memperbaiki citranya dan ikut menjaga kelancaran Pilpres. “Tentu akan bisa kita harapkan bersama bahwa presiden tidak hanya netral dan menjaga proses pemilu secara adil, baik, lancar tetapi sepenuhnya tidak melakukan abuse of power untuk tidak memihak pada salah satu pasangan,” imbuh Nyarwi. 

Pria yang juga Dosen Komunikasi Politik UGM ini mengapresiasi ‘Politik Meja Makan’ yang kali ini mempertemukan tiga Capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.  

“Politik makan siang, menunjukkan keakraban itu berguna bagi publik untuk melihat sosok pemimpin kita meski dalam kontestasi, yang saya kira akan menghangat memanas, namun masih bisa bertemu dan berkomunikasi satu sama lain, itu bagian dari pendidikan politik yang baik,“ jelas Nyarwi. (RO/Z-7)