Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengemukakan tahun ini pihaknya akan menutup tahun merek dan fokus masuk dengan tema Indikasi Geografis. Dia menyebut potensi indikasi geografi s di Indonesia sangat tinggi, meski belum banyak masyarakat yang memahaminya.
“Supaya mendorong masyarakat semakin paham konsentrasi kita, internal masyarakat semakin paham tentang kekayaan intelektual, maka pencanangan Tahun Indikasi Geografis ini menjadi penting,” ungkap Yasonna, saat acara penutupan tahun tematik merek 2023 dan pencanangan tahun tematik indikasi geografis 2024, di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Pencanangan ini juga sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan tersebut dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikan produkproduk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam. “Pencanangan ini juga merupakan penghargaan terhadap keragaman kreativitas masyarakat untuk mengolah, mengembangkan keunikan dan ciri khas yang dimiliki wilayah yang layak untuk dihargai dan dipromosikan” ujar Yasonna.
Baca juga: Tahun Tematik Merek 2023, DJKI Sukses Tingkatkan Permohonan Merek Kolekti
Yasonna menyebut indikasi geografis diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pemasaran produkproduk dari wilayah. Yasonna meyakini dengan adanya label indikasi geografis, maka akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan ciri khas yang spesifik.
produk tersebut juga dapat menjadi daya tarik pariwisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisata ke wilayah tersebut. Yasonna menekankan pelindungan indikasi geografis sebagai produk unggulan daerah yang berbasis Kekayaan Intelektual (KI) memerlukan sinergitas dan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, terutama terkait dengan pasca terdaftarnya suatu produk indikasi geografis.
“Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelindungan indikasi geografis, saya minta Kantor Wilayah Kemenkumham terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah serta aktif mendorong pengembangan indikasi geografis melalui pemeliharaan karakteristik dan kualitas produk di wilayah agar dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di wilayah,” kata Yasonna.
Sebagai program unggulan, DJKI akan menyelenggarakan program ‘Geographical Indication Goes to Marketplace’, pada tahun depan.
Program tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas dan peran pemilik indikasi geografis dalam melakukan promosi dan komersialisasi produk indikasi geografis yang memiliki target akhir berupa pemasaran pada marketplace.
Baca juga: Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Dirayakan Setiap 26 April, Ini Pengertian dan Jenis dari HAKI
Program tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas dan peran pemilik indikasi geografis dalam melakukan promosi dan komersialisasi produk indikasi geografi s yang memiliki target akhir berupa pemasaran pada marketplace.
DJKI juga akan membantu penyusunan draft permohonan pelindungan indikasi geografis melalui program Geographical Indication Drafting Camp.
“Masyarakat juga akan mendapatkan pendampingan langsung dalam program Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografi s sehingga kesalahan dalam pengajuan permohonan bisa dibenahi lebih cepat dan produk indikasi geografi s bisa segera mendapatkan pelindungan,” ucapnya.
Adapun produk indikasi geografi s yang sudah terdaftar di DJKI berjumlah 138 produk, di antaranya terdiri dari 123 produk domestik dan sisanya dari produk luar negeri. Produk indikasi geografi s Indonesia didominasi kopi-kopian. (Ykb/S-1)
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
PDIP sesalkan tidakan KPK yang mengajukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly ke luar negeri atas kasus korupsi Harun Masiku.
Kekayaan intelektual, kata dia, tidak hanya dapat mempertahankan jati diri dan karakteristik suatu bangsa.
UMKM adalah pejuang ekonomi rakyat yang penuh semangat, namun masih banyak yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas ciptaan dan merek mereka.
GURU besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Fatma Lestari mengungkapkan pentingnya inovasi dalam memperkuat sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
Pemahaman yang kuat tentang HAKI bagi perajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara bukan hanya penting, tetapi juga krusial untuk memastikan daya saing yang sehat di pasar global.
Berbagai kaligrafi tersebut, menurutnya, merupakan aset berharga yang masuk dalam kategori hak cipta.
IP EXPO 2025 akan berlangsung pada 21-22 Januari 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved