Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Lembaga Riset dan Konsultasi Publik Algoritma Aditya Perdana melihat saat ini Partai Golkar punya daya tawar yang signifikan. Sebagai partai politik yang pertama kali mengajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, posisi Golkar menjadi sangat strategis.
“Golkar nampaknya memperoleh posisi yang signifikan dalam Koalisi Indonesia Maju. Golkar punya ruang yang sangat penting dalam bermanuver untuk penetapan cawapres Prabowo, manakala tawaran paling tingginya yaitu Ketum Airlangga tidak dapat diterima. Mereka malah dapat kesempatan di putaran akhir pencalonan,” ujar Aditya kepada Media Indonesia, Senin (23/10).
Menurutnya, hal itu lah yang membuktikan kehebatan partai Golkar yang mampu mengendalikan konflik politik internal dalam pencalonan pilpres tetapi tetap meraih kesempatan kembali.
Baca juga: Gerindra Ogah Berpolemik soal Status Gibran yang Masih Kader PDIP
Adit juga menilai langkah politik dan manuver politik Gibran terlihat penuh perhitungan. Ia bisa mengatasi situasi di tengah tekanan dan perundungan.
“Langkah politik yang dimaksud dapat diindikasikan dari bagian strategi dorongan perubahan satu pasal terkait usia pencalonan pilpres, proses pendaftaran pilpres dari KIM yang belakangan, sowannya Gibran ke seluruh parpol di KIM, ataupun respon pasif dan menghindar yang diberikan Gibran terkait isu pencalonan ini,” jelasnya.
Baca juga: Deklarasi Cawapres tanpa Kehadiran Gibran, Ini Penjelasan Gerindra
Adit mengakui bahwa dijadikannya Gibran sebagai cawapres merupakan langkah awal yang mengejutkan bagi semua pihak. Di sisi lain, Adit mengemukakan pernyataan Presiden Jokowi yang terlihat merestui pencalonan Gibran nampaknya telah mengiyakan semua skenario yang terbentuk dalam beberapa waktu terakhir.
“Namun demikian, komitmen Presiden untuk menjaga pelaksanaan Pilpres yang kondusif dan tidak menunjukkan keberpihakannya, perlu diapresiasi,” tandasnya. (Z-11)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved