Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Kesehatan luncurkan layanan data kesehatan yang bisa diakses semua orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan layanan data kesehatan ini ingin memastikan bahwa yang dilahirkan harus berbasis data. Dan data yang kesehatan harus bersifat sama-sama jangan sampai analisa dibatasi di lingkungan kementerian saja.
"Makin banyak orang yang bisa kasih masukan apa yang diterbitkan dan terdapat untuk masyarakat sehingga datanya dibukakan agar sifatnya inklusif sehingga masyarakat diberikan menganalisa," kata Budi dalam Launching Portal Pemanfaatan Data Kemenkes, Senin (16/10).
Layanan data Kementerian Kesehatan dapat diakses di layanandata.kemkes.go.id data yang disajikan antara lain covid-19, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), riset kesehatan dasar, dan riset fasilitas kesehatan.
Baca juga: Sidang MK, 5 Organisasi Profesi Sebut UU Kesehatan Cacat Formil
"Tujuan jangka panjangnya adalah membantu Kemendikbud Ristek dan BRIN sektor budaya mengajar agar bisa mendorong untuk kebijakan di masa depan," jelasnya.
Peneliti kebijakan publik dari Australian National University Prof Budy Resosudarmo menjelaskan keterbukaan data kesehatan melalui portal data Kesehatan yang disediakan oleh kerja sama Pusdatin dan BKPK, Kementerian Kesehatan adalah kebijakan strategis dan tepat karena dapat menganalisa kondisi kesehatan masyarakat yang lebih beragam dan baik.
Baca juga: STR Seumur Hidup untuk Nakes Berpotensi Rugikan Pasien
"Kemudian bisa memperkuat bidang ilmu kesehatan dan kesehatan masyarakat, adanya pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih inovatif dan tepat. Dapat mengembangkan kebijakan kesehatan yang inovatoif dan tepat agar kesehatan masyarakat lebih baik," sambungnya.
Keterbukaan data kesehatan akan dapat memberikan analisa kesehatan yang lebih baik dan selanjutnya pengembangan kebijakan regional yang lebih baik.
Ia mencontohkan polusi udara di Jakarta membutuhkan keterbukaan data kesehatan karena untuk penelitian dan membuat kebijakan pengendalian polusi kesehatan.
Dengan begitu keterbukaan data kesehatan melalui portal data pastinya dapat membantu meningkatkan kualitas dan rehabilitas dari studi yang dipaparkan sebelum ini. Data agregat pada tingkat kabupaten/kota yang terbuka akan sangat membantu para peneliti sehingga bisa membuat sebuah kebijakan.
"Untuk peneliti yang melakukan kajian mikro kesehatan seperti saya, ada catatan tambahan yakni akses ke data mentah survei kesehatan, seperti Riskesdas adalah sangat penting. Sebagian besar model estimasi dilakukan pada tingkat individu atau keluarga," ungkapnya.
"Kemudian pemberian ID desa/kelurahan dan ID kecamatan adalah krusial untuk bisa menghasilkan analisa yang robust, juga untuk menggabungkan dengan data geospatial dan big data yang relatif sudah bisa diakses secara publik," pungkasnya. (Iam/Z-7)
Mendata seluruh keluarga yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah.
Data center ISC dapat beropersi dan tak mengalami ganguan karena Data Center ISC Cyber-1 telah memiliki sertifikasi Tier III Facility dari Uptime Institute.
Dengan demikian, sistem proteksi kebakaran di ruang data center tidak mendeteksi potensi kebakaran.
Kemensos meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan NIK yang dikelola Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik dengan adanya integrasi data.
Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan harmonisasi dan validasi data dari lapangan terkait data penilaian level PPKM.
Kemenkes melibatkan seluruh kolegium di Indonesia dan kolegium dari luar negeri serta Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) sebagai organisasi akreditasi
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai tenda para pengungsi warga negara asing (WNA) yang mencari suaka di Kuningan, mengganggu estetika.
Sebelum Lebaran, kebutuhan oksogen medis per hari hanya 400 ton.
Wilayah prioritas penerima vaksin adalah daerah dengan kasus aktif yang tinggi. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Jawa Timur.
"PPKM Level 4 diperpanjang atau tidak, kita serahkan kepada Bapak Presiden atau mungkin Menko Maritim dan Investasi yang ditunjuk untuk menyampaikan itu,"
Meskipun penambahan kasus konfirmasi positif covid-19 harian di Indonesia menurun, namun kasus kematian terus meningkat, persentase case fatality rate di Indonesia mencapai 2,8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved