Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk mengamankan rangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebagai persiapan, Korps Bhayangkara bakal melaksanakan gelar pasukan pada Selasa (17/10) pekan depan.
"Gelar pasukan dilaksanakan 17 Oktober. Nanti langsung akan dilaksanakan pembagian tugas sesuai dengan porsi masing-masing, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah," kata Kepala Divisi Humas Polri Sandi Nugroho kepada wartawan, Sabtu (14/10).
Sandi belum memastikan jumlah personel yang akan dikerahkan dalam operasi tersebut. Jenderal bintang dua itu berharap kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menjaga pelaksanaan Pemilu agar bisa berjalan dengan damai dan lancar.
Baca juga: Polri Tunda Proses Hukum Peserta Pemilu 2024
"Kita negara yang besar, butuh pengelolaan dan penanganan yang sebaik-baiknya. Pesta demokrasi ini adalah sebuah pesta bagi kita semuanya untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik di antara yang baik," ujar Sandi.
Tak kalah penting, kata dia, dapat mewujudkan Pemilu yang berkeadilan dan transparan. Dengan begitu mendatangkan kebahagiaan bagi rakyat Indonesia.
Baca juga: KPU Optimistis Pemilu Serentak 2024 Tidak Setegang Pemilu Sebelumnya
Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar selama 211 hari. Tujuan Operasi adalah untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada 2024.
Nantinya ada beberapa satuan kerja (satker) yang akan mendukung pelaksanaan Operasi "Mantap Brata 2023-2024. Salah satunya melibatkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk mengantisipasi ancaman terorisme.
Selain Densus, satuan kerja yang dilibatkan lainnya adalah Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divhumas Polri, DivTIK Polri. Kemudian, Divpropam Polri, Divhubinter Polri, Srena Polri, Itwasum Polri, Korlantas Polri, Pusdokkes Polri, dan satker lainnya.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024, tahapan pemilu dimulai pada 14 Juni 2022. Tahapan diawali dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Tahapan Pemilu 2024
1. Pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.
2. Penetapan peserta Pemilu pada 14 Desember 2022.
3. Pencalonan anggota DPD pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023.
4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada 24 April 2023-25 November 2023.
5. Pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
6. Kampanye selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
7. Pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut 101 atlet SEA Games.
Peristiwa bermula sekitar pukul 18.20 WIB saat kondisi bus cukup padat. Korban yang sedang berdiri awalnya tidak menyadari adanya tindakan pelecehan.
Dalam gelar perkara itu, hasil yang ditemukan dari kandungan yang disita saat peristiwa dilakukan persesuaian.
Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Pelaku ditembak karena melawan petugas saat pengembangan kasus. Satu pelaku lain masih buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved