Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Ujang Komarudin menilai pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) akan diuntungkan jika dua capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tidak menggandeng cawapres dari figur Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Ujang, suara NU kemungkinan besar akan berpusat kepada pasangan AMIN, sebab Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dianggap mewakili NU.
"Kalau Prabowo dan Ganjar tidak menggandeng figur NU, pasangan AMIN yang diuntungkan. Saya kira suara NU bisa berpusat ke situ karena ada figur Cak Imin yang dianggap mewakili Nahdliyyin," kata Ujang di Jakarta, Jumat (29/9).
Dengan demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyarankan agar Prabowo dan Ganjar mencari pendamping yang ketokohannya kuat sebagai representasi NU.
Menurutnya, salah satu figur yang paling potensial dan logis yaitu puteri Presiden Indonesia keempat KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid.
"Figur yang ketokohannya kuat sebagai representasi NU saat ini ya Yenny Wahid. Mba Yenny ini kan secara biologis cicit dari pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari dan puteri dari Gus Dur yang juga pernah menjadi Ketua Umum PBNU," ujarnya.
Di samping itu, kata Ujang, Yenny Wahid mewakili suara akar rumput NU dan Gusdurian. Selain itu, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta ini menyebutkan Yenny memiliki basis suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur terutama dari kalangan pesantren NU, santri dan Kiai.
"Yenny Wahid itu adalah darah biru NU, representasi NU, Jawa Timur, dan figur representasi perempuan. Ya potensi untuk mendongkrak suara Prabowo atau Ganjar sangat besar," ucapnya.
Di sisi yang lain, Yenny Wahid memiliki elektabilitasnya cukup tinggi yaitu 27,6% sebagai cawapres perempuan.
"Menurut saya ini modal yang bagus," jelasnya.
Di samping itu, kata dosen Al-Azhar Indonesia Jakarta itu, dengan modal elektabilitas tersebut, Yenny bisa melengkapi kemenangan baik untuk Prabowo maupun Ganjar. Terlebih berdasarkan survei terakhir baik Prabowo maupun Ganjar berada di peringkat 1 dan 2.
Berdasarkan survei terakhir dari Lembaga Survei Polling Institute, elektabilitas Prabowo unggul 36,3%, Ganjar 32,4% dan Anies 20,0%.
"Artinya, Yenny bisa melengkapi kemenangan baik itu untuk Prabowo maupun Ganjar. Siapa pun yang mengambil Yenny Wahid sebagai Cawapres, maka suara dari akar rumput NU dan Gusdurian di Jatim bisa membuat mereka menang telak," pungkasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved