Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTERI Presiden Indonesia ke-4 KH Abdurahman Wahid (Gusdur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kelompok masyarakat, santri, dan kiai yang sudah memberikan dukungan dan doa kepadanya untuk ikut kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Ucapan ini disampaikan Yenny Wahid melalui Juru Bicaranya (Jubir) Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis (21/9).
"Mbak Yenny Wahid mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dari berbagai kelompok yang sudah mendorongnya untuk jadi Cawapres," kata Iwan.
Baca juga: Tertinggi, Elektabilitas Yenny Cawapres Perempuan di Basis NU
Menurut Iwan, dukungan dari masyarakat, terutama kalangan pesantren NU, kiai, dan santri tersebut, menjadi penyemangat baginya untuk terus berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara.
"Dorongan dari masyarakat itu ya menjadi penyemangat bagi mbak Yenny, bahwa ada banyak harapan dan keinginan dari masyarakat untuk dirinya agar ikut Pilpres," katanya.
Meski begitu, ditegaskan Iwan Setiawan Yenny Wahid bukanlah sosok yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Sebab, Yenny selalu mengedepankan politik kebangsaan.
Baca juga: Yenny Wahid: Prabowo Punya Pemahaman terkait Dinamika Geopolitik
Sehingga, terkait apakah keputusan akhir akan maju atau menerima tawaran dari Prabowo maupun Ganjar Pranowo, Iwan mengatakan akan disampaikan Yenny, beberapa waktu ke depan.
"Kita tahu dua capres menawarkan Mbak Yenny masuk di barisannya yaitu Prabowo dan Ganjar. Mbak Yenny sendiri sudah melakukan perjalanan spiritual ke makam para leluhur dan waliyullah serta sowan ke pesantren dan Kiai serta Bu Nyai untuk meminya petunjuk. Kita tunggu keputusan beliau dalam waktu dekat," pungkasnya.
Yenny Wahid, belakangan, mendapat dukungan dan dorongan yang luar biasa dari berbagai kelompok masyarakat untuk maju di Pilpres 2024
Salah satu yang memberikan dukungan antara lain Jaringan Perempuan Bangkit (JPB)
Ketua JPB Jakarta Barat Yanti Chandra menyebut Yenny Wahid sangat cocok menjadi wakil presiden, sebagai representasi tokoh muda perempuan NU. Sebab, dia juga diterima di semua lapisan masyarakat untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan ayahnya, Alm. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang kebhinnekaan Indonesia.
"Kita mendukung Yenny Wahid sebagai representasi politik para pengikut Gus Dur untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Cawapres RI) di Pemilu 2024," tegasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved