Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak membeberkan pengakuan terkait Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Yusuf mengatakan Prabowo menjanjikan posisi jabatan tertentu pada pihaknya.
"Nanti kalau sudah memimpin, saya jadi presiden, saya pasti akan berikan peluang-peluang dalam arti kata posisi-posisi dan sebagainya," kata Yusuf menirukan pernyataan Prabowo saat dihubungi, Rabu, (20/9).
Menurut dia, pernyataan itu terlontar ketika pihaknya berkomunikasi intens dengan Prabowo. Intinya, GNPF ingin melihat keseriusan Prabowo, sebagai dasar dukungan umat.
Baca juga : KIM Rancang Strategi Kampanye Pemenangan Prabowo
"Saya mencoba gali keseriusan Pak Prabowo meminta dukungan umat Islam. Bukan hanya umat Islam, dan umat-umat lainnya juga," ujar Yusuf Martak.
Baca juga : KIM Matangkan Gagasan Untuk Kampanye Prabowo di Pilpres 2024
Namun, Prabowo meminta dukungan GNPF tak terlalu kentara. Berikut dengan pembeberan janji soal posisi.
"Tapi Pak Prabowo selalu menyatakan 'Iya nanti, jangan sekarang, jangan terlalu mencolok," ungkap Yusuf Martak.
Setelah itu, kata Yusuf, Prabowo tak kunjung memberi kepastian. Prabowo melunak setelah pihaknya mendesak.
"Maka saya tantang Pak Prabowo. Klo Pak prabowo nggak serius enggak usah. Dia bilang 'Oh jangan gitu'. Akhirnya komunikasi intens. Bahkan saya datang di Kertanegara kalau ada media saya diminta dampingi," kata Yusuf.
GNPF merupakan elemen pendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Mantan Danjen Kopassus itu menandatangani pakta integritas yang disodorkan GNPF Ulama dalam Ijtima Ulama II pada September 2018. (MGN/Z-8)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved