Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkelakar dirinya yakin diundang memberi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia lantaran namanya masuk dalam survei.
Hal tersebut diungkapkan Ganjar ketika dirinya menyampaikan pidato di acara 'Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Hendak ke Mana Indonesia Kita?' yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Senin (18/9).
"Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda akan mengundang saya," papar Ganjar saat berpidato di UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9).
Baca juga: Ganjar: Pentingnya Kesejahteraan Guru sebagai Investasi Pendidikan
Ganjar menuturkan dirinya juga pernah diundang ke Kampus UI untuk menjadi pembicara seperti hari ini di Kuliah Kebangsaan. Ganjar mengemukakan saat itu dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur, dan saya sudah menjadi pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru, sama. Tapi semua seluruh mahasiswa tidak hanya FISIP," ungkap Ganjar.
Ganjar turut menyinggung dirinya hanyalah seorang pemimpin kampung yang ada di sebuah daerah. Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ada beberapa pejabat sebelumnya diundang ke UI karena merupakan pejabat pusat atau DKI Jakarta.
Baca juga: Ganjar dan Cak Imin Urus SKCK Syarat Daftar ke KPU
"Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu karena pejabat pusat, karena saya selalu pejabat kampung di daerah," terang Ganjar.
Ganjar menjelaskan kedatangannya jadi kali kedua di Kampus UI.
Diketahui, sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan telah hadir menjadi pembicara di acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI pada 29 Agustus 2023 silam. (Z-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved