Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
BAKAL calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkelakar dirinya yakin diundang memberi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia lantaran namanya masuk dalam survei.
Hal tersebut diungkapkan Ganjar ketika dirinya menyampaikan pidato di acara 'Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Hendak ke Mana Indonesia Kita?' yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Senin (18/9).
"Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda akan mengundang saya," papar Ganjar saat berpidato di UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9).
Baca juga: Ganjar: Pentingnya Kesejahteraan Guru sebagai Investasi Pendidikan
Ganjar menuturkan dirinya juga pernah diundang ke Kampus UI untuk menjadi pembicara seperti hari ini di Kuliah Kebangsaan. Ganjar mengemukakan saat itu dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur, dan saya sudah menjadi pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru, sama. Tapi semua seluruh mahasiswa tidak hanya FISIP," ungkap Ganjar.
Ganjar turut menyinggung dirinya hanyalah seorang pemimpin kampung yang ada di sebuah daerah. Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ada beberapa pejabat sebelumnya diundang ke UI karena merupakan pejabat pusat atau DKI Jakarta.
Baca juga: Ganjar dan Cak Imin Urus SKCK Syarat Daftar ke KPU
"Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu karena pejabat pusat, karena saya selalu pejabat kampung di daerah," terang Ganjar.
Ganjar menjelaskan kedatangannya jadi kali kedua di Kampus UI.
Diketahui, sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan telah hadir menjadi pembicara di acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI pada 29 Agustus 2023 silam. (Z-1)
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved