Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BAKAL calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkelakar dirinya yakin diundang memberi kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia lantaran namanya masuk dalam survei.
Hal tersebut diungkapkan Ganjar ketika dirinya menyampaikan pidato di acara 'Kuliah Kebangsaan FISIP UI, Hendak ke Mana Indonesia Kita?' yang digelar di Kampus Universitas Indonesia, Senin (18/9).
"Dan tentu saya diundang ke sini pasti karena survei. Saya tidak terlalu yakin kalau saya tidak ada di survei Anda akan mengundang saya," papar Ganjar saat berpidato di UI, Depok, Jawa Barat, Senin (18/9).
Baca juga: Ganjar: Pentingnya Kesejahteraan Guru sebagai Investasi Pendidikan
Ganjar menuturkan dirinya juga pernah diundang ke Kampus UI untuk menjadi pembicara seperti hari ini di Kuliah Kebangsaan. Ganjar mengemukakan saat itu dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Pernah sekali ketika saya menjadi gubernur, dan saya sudah menjadi pensiun hari ini, diundang untuk mengisi kuliah umum di mahasiswa baru, sama. Tapi semua seluruh mahasiswa tidak hanya FISIP," ungkap Ganjar.
Ganjar turut menyinggung dirinya hanyalah seorang pemimpin kampung yang ada di sebuah daerah. Eks Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan ada beberapa pejabat sebelumnya diundang ke UI karena merupakan pejabat pusat atau DKI Jakarta.
Baca juga: Ganjar dan Cak Imin Urus SKCK Syarat Daftar ke KPU
"Saya masih ingat dengan beberapa pejabat yang jauh lebih penting dari saya waktu itu karena pejabat pusat, karena saya selalu pejabat kampung di daerah," terang Ganjar.
Ganjar menjelaskan kedatangannya jadi kali kedua di Kampus UI.
Diketahui, sebelumnya bakal calon presiden Anies Baswedan telah hadir menjadi pembicara di acara Kuliah Kebangsaan FISIP UI pada 29 Agustus 2023 silam. (Z-1)
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Pemerintahan konservatif sebelumnya dikenal dengan pendekatan keras terhadap Korea Utara, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved