Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan adanya kemungkinan penggodokan nama calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo akan dipercepat.
Hal itu mengingat tahapan pendaftaran capres dipercepat menjadi 10-16 Oktober. Sebelumnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu mengatur tahap pencalonan presiden dan wakil presiden pada 19 Oktober sampai 25 November 2023.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membeberkan mau tidak mau koalisinya akan mempercepat menentukan sosok bacawapres yang akan menemani Ganjar mengarungi Pemilu 2024.
Baca juga : PPP Bakal Komunikasi dengan PDIP Terkait Pengusungan Sandiaga sebagai Cawapres Ganjar
“Yang jelas, dengan kemungkinan dipercepatnya pendaftaran itu, yang menjadi 10 sampai 16 Oktober, mau tidak mau pasti tidak hanya koalisi PDIP PPP Hanura dan Perindo, tapi koalisi Indonesia maju juga saya kira akan mempercepat,” tegas Arsul, yang dikutip Selasa (12/9/2023).
Terkait soal waktu detil pengumuman bakal calon wakil presiden, Arsul mengaku hal itu masih dibicarakan. Intinya, kata Arsul, sosok yang akan dipilih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu akan diumumkan sebelum masa pendaftaran capres.
Adapun Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy mengatakan Sandiaga Uno menjadi satu-satunya nama yang diusulkan empat partai koalisi sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Sandi juga menjadi satu-satunya nama yang dibahas dalam pertemuan empat ketua umum partai pendukung Ganjar pada 4 September silam.
"Perlu kami tegaskan, hanya nama Pak Sandi yang muncul di pertemuan para Ketum pekan lalu. Karena hanya PPP melalui Pak Mar [Mardino, Ketum PPP] yang mengajukan nama cawapres, yaitu Pak Sandi, sesuai hasil Rapimnas PPP 17-18 Juni lalu," tegas Rommy dalam keterangannya, Senin (11/9). (Z-4)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved