Hadapi Pemilu, Kemenko Polhukam Dorong Keamanan Siber Ditingkatkan

PADA zaman modern seperti ini masyarakat amat tergantung pada sistem teknologi informasi. Begitu pentingnya fungsi sistem teknologi informasi itu, pemerintah perlu menata pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Jika tidak dikelola dengan baik dan benar, tentunya bisa menjadi faktor pemicu disrupsi dalam berpolitik dan berbangsa di Tanah Air. Terlebih, Indonesia kini tengah memasuki tahun politik.

Baca juga: Komisi I DPR Dukung BSSN Berperan Aktif dalam Pemilu 2024

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda Arif Mustofa pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan keamanan siber guna menghadapi Pemilu tahun 2024.

Arif mengatakan, berbagai infrastruktur dan sistem informasi dalam Pemilu nantinya memiliki potensi kerawanan terhadap serangan siber.

Karena itu, menurut Arif, infrastruktur dan aplikasi sistem informasi itu harus disiapkan secara cermat dan teliti, serta memenuhi standar keamanan yang memadai.

"Perlu upaya nyata guna mengantisipasi berbagai potensi ancaman insiden siber agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar," ungkap Arif, seperti dikutip dari situs Kemenko Polhukam, Senin (11/9).

Baca juga: Lindungi Data dan Informasi Digital, Jaga Keamanan Siber Bawaslu

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat anomali trafik pada periode 1 Januari 2022 sampai 12 Juni 2023 mencapai sekitar satu miliar lebih. Kategori malware activity hingga 57,33%. Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap serangan siber.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kesempatan itu menyampaikan berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019, ancaman siber menyasar infrastruktur teknologi informasi berupa jaringan dan sistem teknologi informasi KPU, dan sumber daya manusia yaitu penyelenggara dan peserta pemilu.

Arif menambahkan perkembangan terbaru teknologi yang patut diwaspadai adalah deep fake. Deepfake adalah salah satu tipe kecerdasan buatan (AI) yang digunakan untuk membuat foto, audio, dan video hoaks yang cukup meyakinkan.

Dalam kaitan pemilu, dengan menggunakan deepfake, siapapun dapat membuat video dengan karakter sangat menyerupai tokoh nasional, baik dari segi suara dan tampilan. Namun, digunakan untuk menyampaikan informasi yang keliru.

"Guna mencegah ancaman siber terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, penting bagi pemerintah memiliki kendali serta kedaulatan atas infrastruktur fisik siber," tutup Arif. (RO/S-2)