Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden belakangan berebutan melakukan kunjungan atau sowan ke kediaman istri Gus Dur dan putrinya, Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid, di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Ganjar Pranowo, dan rencananya Prabowo Subianto juga akan segera sowan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai sowan yang dilakukan sejumlah calon presiden tersebut tidak lain karena mereka berharap dukungan dan doa dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Gusdurian.
"Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid ini kan simbol dan tokoh yang sangat dihormati di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Jadi tidak heran semua capres sowan dan berharap dukungan," kata Ujang di Jakarta, Sabtu (19/8).
Baca juga: Yenny Wahid Mengaku tak Tahu Cawapres Anies akan Diumumkan 18 Agustus
Di samping itu, menurut Ujang, menyadari kuatnya basis suara NU di akar rumput dan ketokohan Sinta dan Yenny Wahid, sowannya mereka untuk melamar putri kedua Gus Dur itu sebagai pendamping di Pilpres 2024.
"Pilpres 2024 nanti tokoh NU menjadi penentu. Sehingga Yenny Wahid masuk dalam bursa di hampir semua capres baik itu Ganjar, Anies maupun Prabowo. Yenny ini kan tokoh dari keturunan pendiri NU, sehingga menjadi representasi Nahdiyin," jelasnya.
Ujang mengatakan suara NU selalu menjadi penentu. Bahkan, pada Pemilu 2019, Joko Widodo berhasil memenangkan Pilpres karena berpasangan dengan KH. Maruf Amin.
Baca juga: Ganjar-Yenny Wahid Miliki Basis Suara Perpaduan PDIP, NU, dan Gusdurian
"Pak Jokowi menang karena wakilnya dari NU, yaitu kiai Ma'ruf," katanya.
Selain itu, kata dia, bukan hanya 2019, namun dalam setiap pemilu pascareformasi. Dan di Jatim yang merupakan lumbung suara Nahdliyin.
"Suara Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama selalu memegang peran penting hampir dalam setiap pemilihan presiden (Pilpres) pascareformasi. Pengecualian hanya terjadi di periode kedua Susilo Bambang Yudhoyono," katnya.
Menurutnya, suara Nahdliyin hampir selalu jadi kunci kemenangan capres-cawapres, terutama pada periode yang tidak ada calon incumbent. Pada Pemilu 2014 misalnya, hampir semua calon presiden merangkul tokoh NU untuk meraup suara dari kalangan Nahdliyin.
"Megawati merangkul Hasyim Muzadi yng menjadi Ketua Umum PBNU. Wiranto maju bersama Salahuddin atau Gus Solah, ada juga Hamzah Haz, tokoh NU yang maju sebagai capres bersama Agum Gumelar. Sedangkan Pak SBY wakilnya JK yang pada waktu itu ditonjolkan betul identitas ke-NU-annya,” kata Ujang. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved