Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai sosok Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid memiliki modal yang cukup kuat untuk menjadi bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pada Pilpres 2024. Pertama, menurut Ujang, Yenny Wahid memiliki suara yang kuat di akar rumput, terutama dari kalangan nahdlatul ulama (NU) dan Gusdurian.
"Kekuatan Yenny Wahid itu punya basis massa di gras root. Baik itu kalangan NU, maupun pengikut dan simpatisan pemikiran Gus Dur. Saat ini, Mbak Yenny Wahid dan ibundanya, Ibu Sinta, dianggap sebagai representasi hal itu," ujar Ujang Komarudin, Rabu (16/8).
Pernyataan Ujang tersebut masih terkait pertemuan Gubernur Jawa Tengah, yang juga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dengan Yenny Wahid - Sinta Nuriyah di Jakarta beberapa hari yang lalu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Yenny Wahid adalah tokoh yang sangat kuat sebagai representasi NU karena jelas garis keturunannya adalah pendiri NU kakek buyutnya Hasyim Asya'ari, kakeknya Wahid Hasyim sampai ayahnya Abdurahman Wahid atau Gus Dur semuanya orang NU struktural maupun kultural.
"Warga Indonesia hampir 50% itu dekat dengan NU. Sehingga ini menjadi modal utama mbak Yenny dan bisa diperhitungkan dalam mendongkrak elektoral pasangannya, misalnya kalau berpasangan dengan Ganjar," ujarnya.
Dalam kesempatan ini juga, Ujang bicara terkait koalisi besar Prabowo Subianto yang diusung 4 partai politik parlemen yakni Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra. Menurut Ujang, kemenangan Pilpres bukan ditentukan oleh berapa banyak politik yang mengusung kandidat. Tapi seberapa bisa calon tertentu mampu menggaet kelompok-kelompok massa yang memiliki basis suara di akar rumput, karena merekalah yang memilih langsung capres dan cawapres tersebut.
"Bukan jaminan banyak partai politik yang dukung menjadi pemenang. Justru saya melihat, kekuatan Yenny Wahid bersama NU ini kalau mereka solid bisa mengalahkan koalisi besar Prabowo. Karena tadi basis massanya jelas dan jumlahnya hampir 50% rakyat Indonesia," katanya.
Di samping itu, sejalan dengan PDIP dan instruksi Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan untuk memperkuat akar rumput suara. Karena semua tahu bahwa PDIP merupakan partai politik yang memiliki kader solid dan mesin politik. “Terbukti dalam pilpres dua periode terakhir, PDIP mampu keluar sebagai partai pemenang,” kata Ujang.
Untuk itu, Ujang menilai, pasangan Ganjar - Yenny akan menjadi kekuatan yang bisa memenangkan Pilpres 2024.
“Pemilik suara ini kan masyarakat kalangan bawah dan mereka penentu kemenangan bukan elite partai. Ganjar-Yenny saya yakin kalau kaum NU bersatu, ditambah gerakan wong cilik dari PDIP, ini akan menjadi kekuatan yang tak terbendung," pungkasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved