"Saya Bukan Pak Lurah!" Dinilai sebagai Bentuk Strategi Politik Jokowi

BANTAHAN Presiden Joko Widodo bahwa dirinya terlibat dalam urusan koalisi partai politik jelang Pemilu 2024 dengan kalimat "Saya Bukan Pak Lurah!" dinilai sebagai bentuk strategi politik. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam, cara itu dilakukan Presiden agar tidak mendapat serangan dari PDI Perjuangan.

"Sebab, konstruksi pemahaman publik saat ini meyakini bahwa Jokowi semakin vulgar memberikan political endorsement kepada Prabowo Subianto dari Gerindra daripada Ganjar Pranowo dari PDIP," kata Umam kepada Media Indonesia, Rabu (16/8).

Kesimpulan itu diperolehnya setelah maraknya sel-sel politik di lingkaran Jokowi yang mendukung Prabowo. Itu misalnya jaringan relawan yang tergabung dalam Musra, partai politik non-Senayan PSI, sampai partai politik di Senayan seperti Golkar dan PAN.

Baca juga: Megawati Terlihat Merapikan Dasi Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR

"Yang selama ini mengaku akan berkonsultasi ketat dengan Jokowi untuk menentukan skema koalisi," jelasnya.

Umam juga berpendapat bahwa serangan PDIP terhadap Jokowi belakangan ini semakin menguat. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan sikap kritis Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding proyek Food Estate gagasan Presiden sebagai kejahatan lingkungan.

Baca juga: Megawati Terlihat Merapikan Dasi Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, berpendapat curhatan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR RI tadi pagi itu merupakan sebuah curhat untuk menjawab tudingan Jokowi melakukan cawe-cawe politik. Kendati demikian, Ujang mengingatkan, dalam politik, peristiwa di depan dan di belakang layar kerap berbeda.

"Saya sih ngelihat kalau Pak Jokowi cawe-cawe sangat mungkin. Karena biar bagaimanapun, Pak Jokowi punya kepentingan untuk Pilpres 2024, termasuk pengamanan dirinya setelah dia tidak jadi presiden," tandas Ujang.

Sebelumnya, Presiden mengungkap bahwa dirinya kerap mendengar kalimat, "Belum ada arahan dari Pak Lurah," dalam konteks dinamika proses pencapres-cawapresan. Jokowi sendiri mengaku baru mengetahui bahwa istilah Pak Lurah merujuk pada dirinya.

"Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol," tandasnya. (Tri/Z-7)