Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pernyataan Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, yang menyatakan siap maju sebagai calon wakil presiden, merupakan sinyal yang bagus bagi semua calon presiden di setiap koalisi.
Sebab, menurut Ujang, semua capres dengan koalisi yang telah terbentuk sementara ini menginginkan calon dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Seperti diketahui, saat ini, ada tiga calon presiden yang muncul, di antaranya Prabowo Subianto yang sudah didukung Gerindra-PKB, Ganjar Pranowo didukung PDI-P dan PPP, serta Anies Baswedan yang didukung PKS, Demokrat, dan NasDem.
"Ini sinyal yang bagus bagi tiga capres yang sudah memenuhi threshold atau tiket capres yakni Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Ketiga capres ini merebut figur pendamping dari kalangan Nahdliyyin (NU)," kata Ujang di Jakarta, Sabtu (12/8).
Direktur Indonesia Political Review (IPR) itu menjelaskan, saat ini, banyak tokoh-tokoh NU yang potensial untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun, sejauh ini, baru Yenny yang berani secara terbuka mengatakan siap bila ada yang melamar.
"Tokoh NU ini kan banyak yang muncul di berbagi survei misal ada Khofifah, Kiai Said Aqil Siradj, Ketum PB NU Yahya Cholil Staquf, dan lainnya. Namun baru mbak Yenny yang mengaku siap. Tentu ini bisa menjadi pertimbangan bagi capres yang ada," katanya.
Ujang mengungkapkan tokoh NU selalu menjadi rebutan setiap Pilpres karena jumlah warganya yang mencapai puluhan juta di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Yenny Wahid sangat merepresentasikan NU karena dia merupakan keturunan dari KH Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU.
"Mbak Yenny ini sangat mewakili kaum Nahdliyyin, meskipun saat ini tidak berada di struktural. Namun, dia ini dianggap mewakili NU karena bapaknya mantan Ketum PBNU dan kakek buyutnya pendiri NU," ungkapnya.
Sebelumnya, nama putri kedua Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yakni Yenny Wahid, muncul sebagai Bacawapres pada Pilpres 2024.
Kesiapan putri kedua Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu untuk ikut terjun di Pilpres 2024 ternyata juga disambut positif oleh poros koalisi pengusung Ganjar Pranowo.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengaku membuka peluang terhadap Yenny untuk masuk ke dalam bursa bakal capres Ganjar.
"Ya tanya Mba Yenny. Kami terbuka untuk masuknya nama-nama dalam list yang nanti akan menjadi calon bacawapres," ungkap Puan.
Kendati demikian, saat ini l, baru Partai NasDem yang berdiskusi dengan Yenny membahas kontestasi Pilpres 2024. Diskusi tersebut bukan berarti NasDem memaksakan Anies meminang Yenny menjadi cawapres. NasDem tetap memberikan hak penuh kepada Anies untuk memilih pendamping yang tepat.
Dikenal sebagai tokoh perempuan dari Nahdlatul Ulama. Pada kontestasi 2019, Yenny terlibat aktif dalam upaya memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved