Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, melakukan orasi politik dalam wujud doa di acara Apel Siaga Perubahan Partai NasDem di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7).
Dalam doanya, Anies menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan pembangunan berkelanjutan yang merata.
Pada saat yang sama, Anies juga menegaskan perlunya sokongan doa dan tawakal atau kepasrahan kepada Tuhan dalam perjuangan dan kerja keras merealisasikan pembangunan ekonomi, demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan sosial.
Baca juga: Amankan Suara, Relawan Anies Siapkan 2,4 Juta Saksi
Direktur Eksekutif Lembaga Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo menyatakan hal itu sebagai sebuah orasi politik yang unik dan patut diapresiasi. Hal itu dinilainya sebagai sebuah aspek pembeda dengan para kandidat capres lainnya.
“Menarik sekali, seorang capres membaca doa dalam momentum besar di hadapan ratusan ribu orang. Unik dan patut diapresiasi sekaligus akan jadi variabel pembeda buat capres lainnya,” ujar Rio saat dihubungi Senin (17/7) malam.
Rio menilai ada rangkuman atau akumulasi persoalan yang dialami bangsa Indonesia beberapa waktu terakhir. Sebuah hal, lanjutnya, yang jadi kelebihan Anies dalam melakukan identifikasi permasalahan bangsa saat ini dari sektor ekonomi, sosial hingga hukum.
Baca juga: Koalisi Perubahan belum Umumkan Cawapres, Hamdi Muluk: Mungkin Strategi Kubu Anies
“Bahkan kalau diperhatikan materi doa-doa nya tadi itu adalah akumulasi persoalan persoalan kebangsaan, mulai dari lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat yang turun, penegakan hukum hingga soal kepemimpinan dibungkus masalah keadilan yang belum setara”, paparnya.
Terkait substansi narasi perubahan, sambung Rio, menjadi tanda bahwa tidak ada kata menyerah dalam menyuarakan perbaikan secara terus-menerus. Hal yang menurut Rio dinilai sebagai optimisme bahwa narasi dan semangat yang digaungkan bisa menang.
“Substansi narasi perubahan yang Anies sampaikan dan dipertegas oleh Ketum Nasdem Surya Paloh, bahwa mereka belum menyerah dan yakin gelombang perubahan bisa menang. Artinya, upaya pihak lain agar Pilpres hanya akan ada dua paslon, agaknya sulit terjadi. Anies harus terus dihitung sebagai kuda hitam,” tandas Rio. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved