Pernyataan Presiden tentang Papua Timbulkan Preseden Normalisasi Konflik Berkepanjangan

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo (7/7/2023) yang mengajak berbagai pihak untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif melainkan dari sisi positif serta menganggap persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan ditanggapi Setara Institute. Menurut lembaga swadaya masyarakat ini, hal tersebut mengonfirmasi perspektif kepemimpinan Jokowi yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan. 

"Berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden. Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat," ujar Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute.

Respons demikian bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua, tetapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan. Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI, dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, merupakan fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja. 

Baca juga: Presiden Minta Hilangkan Pandangan Negatif ke Papua

Pernyataan Presiden tersebut mempertegas kritik publik terhadap Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu (unable) dan/atau tidak mau (unwilling) menyelesaikan persoalan Papua secara holistik, termasuk dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia. Jika isu Papua ialah separatisme sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, imbuh Hendardi, semestinya Menteri Pertahanan mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan. 

Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua, tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin. Persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik, dan kemanusiaan. Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh, dan berkelanjutan. (RO/Z-2)