Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan bahwa pada saat ini keuangan perusahaan InJourney tengah mengalami pendapatan yang negatif.
"Memang kalau kita lihat penjelasannya waktu itu bahwa memang cash flow daripada InJourney sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).
Erick menjelaskan, salah satu penyebab buruknya kondisi BUMN holding pariwisata dan aviasi itu dikarenakan saat pandemi covid-19 tengah melanda dunia, saat itu pendapatan dari bandara dalam posisi negatif. Dan hanya terdapat dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu Bali dan Jakarta.
Baca juga : PMN Waskita Ditunda, Erick Cari Alternatif Pendanaan Lain
Kemudian, lanjut Erick, Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Baca juga : Pengamat: Kebijakan PMN 2024 Untuk BUMN Rp57,9 Triliun Sebaiknya Ditunda
"Kalau kita lihat performance keuangan daripada airport di Bali dan jakarta kan sudah baik, tetapi kan masih banyak airport-airport kecil yang belum balik sepenuhnya, sementara pengembangan di industri lainnya itu diperlukan," ujarnya
Oleh karena itu, anggota holding InJourney di sektor aviasi belum bisa membantu membiayai proyek infrastruktur di Mandalika.
Lalu, InJourney melalui ITDC meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun. Dana ini akan dikucurkan untuk pembangunan di Mandalika termasuk membayar utang.
"Itulah mengapa pendanaan tersebut dibutuhkan. Salah satunya untuk bagaimana kita mengurangi beban keuangan dengan PMN sekalian juga untuk mengembangkan kawasan Mandalika itu," tuturnya.
Sebelumnya, Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney meminta suntikan modal negara untuk membayar utang proyek Mandalika. Angkanya, sebesar Rp 1,05 triliun.
Nominal Penyertaan Modal Negara (PMN) itu diminta dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria menegaskan, dana ini nantinya untuk menutupi kewajiban pembayaran utang di proyek Mandalika.
Dia menjelaskan, ada utang yang harus ditanggung oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), bagian dari InJourney, sebesar Rp 4,6 triliun. Ini dibagi menjadi dua termin pembayaran, untuk termin jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun, dan jangka panjang Rp 3,4 triliun.
"Karena ini peninggalan yang tidak, lawannya tidak ada, short term liabilities yang Rp 1,2 triliun ini (sebagian ditanggung) Rp 1,05 triliun ini yang kita harapkan dari equity portion melalui PMN. Sisanya kita akan lakukan dengan pinjaman corporate action kurang lebih Rp 250 miliar," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6). (Z-8)
pembangunan dan pengembangan KEK Mandalika dirancang secara holistik, memadukan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat loka.
Secara keseluruhan untuk vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 92,5%, dan 70,6% dosis kedua. Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di level 1.
Kesuksesan penyelenggaraan ajang internasional MotoGP Mandalika 2022 dan penanganan covid-19 diharap dapat berjalan beriringan.
Acara LSF disebut memeriahkan ajang World Superbike (WSBK) pada 11-13 November 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika, NTB.
Ducati V4 R merupakan motor yang diproduksi secara terbatas.
Penandatanganan MoU antara ITDC dan PT Indonesian Paradise Properti untuk membangun fasilitas Lapangan Padel Tenis di dua lokasi yaitu di kawasan The Nusa Dua, Bali dan The Mandalika, NTB
Hingga akhir tahun ini, pemerintah akan terus menambah penyertaan modal secara bertahap hingga mencapai Rp75 triliun.
Terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk modal usaha mikro yang sebelumnya maksimal Rp300 juta menjadi Rp1 miliar.
Erick Thohir mengusulkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk 12 BUMN senilai total Rp72,44 triliun kepada DPR.
"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC."
Langkah pemerintah untuk memberikan tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan BUMN dinilai sudah sangat tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved