Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terkait dugaan rasuah di Kementerian Pertanian (Kementan). Perkara itu diusut berdasarkan laporan masyarakat.
"Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Ali enggan memerinci informasi lebih dalam terkait penyelidikan ini. Sebab, tingkat kerahasiaannya berbeda dengan tahapan penyidikan.
Baca juga: Ada Dugaan Suap di Kementan, Sedang Dibidik KPK
"Karena masih pada proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut," ucap Ali.
Kasus ini tengah ramai dibicarakan saat ini. Dalam kabar yang beredar, perkara ini menyeret pejabat tinggi di Kementan. Penyelidikan disebut dimulai pada awal 2023.
Baca juga: Ikuti Keputusan MK, Pemerintah tidak Bentuk Pansel Pimpinan KPK
Kabar yang berhembus juga menyebut kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana di Kementan. Informasi itu juga menyebut ada gratifikasi yang diterima sebagian pejabat.
Sebelumnya diberitakan, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan bahwa ada penyelidikan terkait dugaan suap di Kementerian Pertanian (Kementan). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan informasi yang tersebar itu.
"Saat ini masih proses lidik," kata Asep melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6).
Asep masih merahasiakan informasi mendalam terkait penyelidikan kasus itu. Termasuk, kronologi, dan pihak yang diduga terlibat.
Dalam kabar yang beredar, kasus ini menyeret pejabat tinggi di Kementan. Penyelidikan disebut dimulai pada awal 2023.
Kabar yang berhembus juga menyebut kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan pertanggungjawaban dana di Kementan. Informasi itu juga menyebut ada gratifikasi yang diterima sebagian pejabat. (Z-10)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Budi mengatakan, ada sejumlah orang yang perannya masih diulik penyidik dalam kasus ini. Mereka yang diawasi mulai dari pejabat sampai pihak swasta.
HH ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Pengelolaan Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 10 jaksa yang dipulangkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung), salah Ali Fikri, akan mendapat promosi dari institusi asal.
Kejagung membeberkan nama-nama 10 jaksa yang ditarik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu jaksa itu ialah mantan juru bicara KPK Ali Fikri.
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membatah pergantian juru bicara usai mengkritik pimpinan lembaga antirasuah itu.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tidak merasa tersinggung saat diminta untuk mengevaluasi Kepala Bagian Pemberitaan, Ali Fikri.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan alasan mengganti jubir atau juru bicara KPK Ali Fikri. Ali digantikan koleganya, yaitu Tessa Mahardhika Sugiarto.
KPK harap anggota pansel tak bawa kepentingan tertentu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved