Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KADER Partai Golkar Indra J Piliang mengungkapkan situasi kebatinan kader partai saat ini yang resah karena tidak kunjung menentukan sikap terkait siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Kejelasan capres-cawapres yang akan diusung, menurut Indra, akan ikut menentukan semangat kader dalam mengikuti pertarungan Pemilihan Legislatif yang akan digelar bersamaan.
"Ini adalah masa injury time. Tinggal delapan bulan menuju Pemilu itu sangat singkat dan saat ini belum muncul keputusan siapa capres yang akan diusung Partai Golkar. Yang artinya, apabila keputusan capres tidak muncul saya kira akan menimbulkan kegelisahan, keresahan di tingkat kader yang tentu akan merugikan Partai Golkar sendiri," ungkap Indra saat gelar diskusi bertajuk 'Ruang dan Peluang Partai Golkar pada Pileg dan Pilpres 2024' di Jakarta, Kamis (25/5) malam.
Menurut dia, Pileg dan Pilpres 2024 yang digelar bersamaan mengandaikan partai juga memiliki jagoan capres-cawapres. Maka dengan tidak adanya kejelasan capres-cawapres yang akan diusung, akan berdampak sangat buruk pada keterpilihan Partai Golkar untuk kursi legislatif.
"Di daerah yang katakanlah kursinya sedikit, lalu tidak ada capres dan cawapres Golkar, maka dia akan ketinggalan. Ini soal yang amat serius hari ini. Karena soal efek ekor jas itu," lanjut Indra.
Karena itu, ia mendorong agar DPP Golkar segera bersikap untuk menentukan siapa capres yang bakal diusung. "Kepastian ini akan membuat kader juga tenang, karena sudah bisa mulai melakukan konsolidasi lebih terarah untuk memenangi kursi legislatif nanti," kata mantan peneliti CSIS tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi tidak Perkenankan Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Sementara itu, kader muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menambahkan bahwa Partai Golkar harus realistis untuk tidak memaksakan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres atau bahkan cawapres karena rendahnya elektabilitas.
"Jangan paksakan diri juga. Harus realistis bahwa tingkat elektabilitas Ketua Umum Pak Airlangga sangat rendah," kata Jack.
Menurut dia, langkah taktis strategis yang sebaiknya dilakukan Partai Golkar saat ini ialah memilih kader Partai Golkar yang potensial dengan elektabilitas tinggi. "Kan tidak mesti harus ketua umum. Ada kok kader Partai Golkar yang kalau kita ikuti survei hari ini sangat tinggi terutama untuk posisi cawapres. Ini saja yang kita dorong, jangan justru memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu bakal tidak laku," tegas Jack.
Karena itu, dia meminta momentum yang tersisa ini harus ada keputusan ke mana Golkar akan menaruh dukungannya dan memajukan kader yang potensial sebagai capres atau cawapres.
Golkar juga, lanjut dia, jangan terjebak pada gimmick politik semata yang terlalu pragmatis tetapi tidak memberi warna konkret pada upaya membela kepentingan rakyat yang lebih besar.
"Kami tumbuh dan besar di partai ini, tidak ingin partai Golkar hanya menjadi penggembira tetapi harus ikut menentukan ke mana arah masa depan bangsa ini berjalan. Dan itu dimulai dari momentum Pemilu kali ini, Golkar harus sudah bersikap siapa capres-cawapres yang akan diusung," pungkas Jack. (I-2)
Menurut Ari, struktural dan kader Golkar belum satu suara terkait pencapresan Airlangga. Soliditas menjadi persoalan utama di internal Golkar sebab banyaknya faksi.
Golkar paling demokratis dari semua partai yang lain, karena tidak ada tokoh sentral sehingga pemimpinnya harus bisa egaliter, berdialog, dan persuasi.
ELEKTABILITAS Partai Golkar hanya sebesar 6,7% dalam riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 7-11 Januari 2023, turun dibanding hasil survei terdahulu.
Partai berlogo pohon beringin itu masih solid dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
KETUA DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai koalisi besar yang digadang-gadang akan terbentuk dan direstui oleh Presiden Joko Widodo bukan masalah, asal terdapat kesamaan visi dan misi.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved