Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai buzzer kian merajalela di media sosial (medsos). Mereka bertugas untuk menghancurkan lawan politik.
"Ingat hari ini merajalela, buzzer politik, buzzer rupiah, yang memang tugas, fungsi dan misinya adalah menghancurkan lawan politik," kata AHY dalam Twitter Space yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat, @demokrat_jakpus, dikutip Kamis (25/5).
Para buzzer juga kerap menebar hoaks. Bahkan, membuat disinformasi untuk menggiring opini publik demi mencapai kemenangan pihak tertentu.
Baca juga: Survei LSJ: AHY Sosok yang Tepat Dampingi Anies
"Black campaign menggunakan hoaks, fake news, hate speech, dan semua format disinformasi dan misinformasi lainnya dijalankan hanya untuk kemenangan sesaat. Ini yang harus kita lawan bersama-sama," ujar AHY.
AHY juga mengajak semua pihak bijak menggunakan medsos, termasuk generasi muda. Generasi muda juga diajak untuk ikut terlibat aktif menekan berbagai disinformasi terkait politik, meskipun bukan bagian dari partai politik (parpol).
Baca juga: Survei: Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan AHY Tempati Posisi Teratas Bakal Cawapres
"Generasi muda yang hari ini juga melek dengan digital atau media sosial atau ruang digital ini harus kita makin libatkan dalam isu narasi dan diskusi politik, tentu politik kebangsaan," ucap AHY. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved