Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DEWAN Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami laporan dugaan kebocoran dokumen di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selama sepekan, Dewas akan memanggil sejumlah pihak untuk diminta klarifikasi.
"Seminggu ini Dewas klarifikasi laporan dugaan pelanggaran etik terkait kebocoran informasi di kementerian ESDM," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Senin (8/5).
Syamsuddin enggan memerinci pihak yang akan dipanggil terkait aduan itu. Namun, hari ini ada yang diminta memberikan klarifikasi.
Baca juga: Dalami Kasus Lukas Enembe, KPK Panggil Plh Gubernur Papua
"Baru mulai siang ini," ucap Syamsuddin.
Diketahui, Ketua KPK Firli dilaporkan ke Dewas KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi itu diikuti mantan Komisioner Lembaga Antirasuah Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Saut Situmorang.
Baca juga: Kadinkes Lampung Reihana Penuhi Panggilan KPK
"Hari ini kita akan mengajukan melaporkan saudara Firli bahuri kepada dewan pengawas terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran perilaku," kata Samad di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4).
Samad mengatakan aduan itu berkaitan dengan bocornya dokumen penyelidikan kasus di Kementerian ESDM. Dia menduga ada keterlibatan Firli dalam skandal yang tengah menarik perhatian publik itu.
"Kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang (diduga) dilakukan oleh Firli. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditolerir lagi," ucap Samad.
Samad mendesak Dewas KPK bertindak dengan tegas. Pembocoran dokumen itu disebut bisa masuk ke ranah pidana jika benar terjadi.
Masalah kebocoran itu pun dilaporkan Brigjen Endar Priantoro. "Iya betul, saya telah melaporkan ke Dewas dugaan kebocoran informasi dokumen tersebut ke Dewas," kata Endar melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).
Endar enggan memerinci waktu pasti laporan itu. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebut aduan tersebut sudah masuk. (Z-3)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Anggota senior kabinet Donald Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance dan Menhan Peter Hegseth, terlibat kebocoran keamanan serius saat mendiskusikan serangan AS ke Yaman.
Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah mengatakan potensi pendapatan negara sebesar Rp300 triliun belum jelas keberadaannya.
Konsumen dapat menggunakan produk ini sendiri tanpa perlu memanggil tukang.
Selain itu, Iwan Bule mampu mensinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, diharapkan akan semakin kuat.
Sebagai antisipasi keselamatan, Pertamina juga mengevakuasi warga Desa Tasikharjo yang berada di sekitar area kebocoran,
Langkah besar dalam meningkatkan efisiensi distribusi air melalui penggunaan teknologi terbaru untuk mendeteksi kebocoran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved