Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Berry Nahdian Furqon, menegaskan pihaknya sangat siap memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Berry Nadian Furqon saat ditemui wartawan di Kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).
Menurut Berry, pihaknya berupaya maksimal memberikan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Selatan untuk memaknai pemilihan presiden sebagai kontestasi politik dalam rangka mencari pemimpin nasional terbaik. Dengan demikian, hasil kontestasi itu bisa membawa kepada kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat.
Baca juga: Ganjar Jadi Kandidat Kuat untuk Diusung PAN
“Ini pekerjaan besar kita, untuk menyakinkan seluruh elemen masyarakat bahwa mencari pemimpin nasional itu harus rasional. Karena itu, harus bekerja keras tim dari partai politik pengusung dan pendukung Mas Ganjar. Begitu juga para relawan untuk turun ke bawah meyakinkan masyarakat bahwa Mas Ganjar ini pilihan yang paling rasional, paling logis dan paling masuk akal membawa bangsa Indonesia lebih maju,” ujar Berry.
Mantan Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tersebut menambahkan pihaknya telah mengoptimalkan jaringan-jaringan kemasyarakat yang terbangun selama ini agar bergerak Bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo.
“Semua jaringan sosial kemasyarakatan, baik LSM, mahasiswa, masyarakat adat, tokoh sosial, tokoh keagamaan dan para ulama yang kami bangun dan kami rawat sebelumnya, akan bergerak terus. Sehingga dengan bergerak Bersama-sama, maka kita akan semakin kuat meyakinkan masyarakat pemilih,” ujar anggota Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) ini.
Baca juga: Golkar dan PKB Bertemu, Kecil Kemungkinan Muncul Koalisi Baru tanpa Prabowo, Ganjar, dan Anies
Disebutkan, pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu ada semacam kesalahan yang tidak boleh terulang lagi, yaitu Pilpres sama dengan perang agama.
“Memenangkan Pilpres seperti jihad bersama Rasulullah. Ini sangat merusak tatanan kebangsaan kita. Tidak boleh terjadi lagi. Kita harus yakinkan masyarakat agar tidak mau ditarik-tarik oleh pihak tertentu, untuk memecah belah umat. Pilpres itu kontestasi biasa, memilih pemimpin negara dan tidak ada hubungannya perang dengan agama. Kita tetap bersaudara, sebelum Pilpres dan setelah Pilpres. Jangan terprovokasi oleh hasutan-hasutan licik pihak tertentu yang menginginkan perpecahan antar umat,” tambahnya.
Disinggung soal target perolehan suara untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti, Berry menyebut bahwa pihaknya akan mengikuti instruksi dari DPP PDI Perjuangan.
“Berapapun target yang diberikan, kita akan upayakan semaksimal mungkin. Dengan ikhtiar memaksimalkan mesin partai sampai ke tingkat anak ranting,” pungkasnya. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved