Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai pindahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terlepas dari adanya timbal balik yang saling menguntungkan.
Jika terus berada di Gerindra, Sandiaga diyakini sangat sulit untuk memunculkan eksistensi secara komprehensif karena selalu berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto.
“Dalam berpartai butuh kenyamanan dan butuh diakui eksitensinya secara komprehensif sehingga dia punya kesempatan dan punya pengaruh di partai. Itu tidak didapatkan Sandiaga di gerindra. Ini berbeda dengan peluang yang mungkin diberikan oleh PPP,” ujar Firman kepada Media Indonesia, Selasa (25/4).
Baca juga: Pamit dari Gerindra, Sandiaga Uno Sampaikan Maaf untuk Prabowo
Sedangkan, bagi partai berlambang kabah, bergabungnya Sandiaga bisa menjadi berkah. Mereka akan mendapatkan figur yang memiliki elektabilitas baik. Tidak bisa dipungkiri, PPP telah lama kehilangan sosok yang bisa menjual sekaligus meroketkan nama partai.
“Karena memang (PPP) membutuhkan sosok yang menjual. Selama ini mereka kehilangan tokoh yang menjual dan tidak ada satu penyegaran. Jadi saling take and give. PPP setelah 1999 dan 2004 drastis turun. Sebelum Romahurmuzi tersandung kasus hukum sudah prolematik partai itu dan diperburuk kejadian itu,” paparnya.
Baca juga: Sandiaga Pamit dari Gerindra, PPP Hormati Hak Politik Sandi
Ia mengambahkan, dengan situasis sekarang, kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bisa terjadi namun peluangnya terbilang kecil. Pasalnya, PDI Perjuangan masih akan berhitung peluang menang.
“Ada peluang itu tapi tidak terlalu besar karena ada pilihan yang lebih menjual. PDIP masih berhitung tokoh yang bisa menjual,” sambung Firman.
Dia menekankan titik perebutan suara sengit antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga peran Gubernur Jawa Timur dinilai paling strategis untuk mengamankan suara.
“Di situlah Khofifah dianggap strategis,” tandasnya. (Z-11)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved