Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai pindahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terlepas dari adanya timbal balik yang saling menguntungkan.
Jika terus berada di Gerindra, Sandiaga diyakini sangat sulit untuk memunculkan eksistensi secara komprehensif karena selalu berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto.
“Dalam berpartai butuh kenyamanan dan butuh diakui eksitensinya secara komprehensif sehingga dia punya kesempatan dan punya pengaruh di partai. Itu tidak didapatkan Sandiaga di gerindra. Ini berbeda dengan peluang yang mungkin diberikan oleh PPP,” ujar Firman kepada Media Indonesia, Selasa (25/4).
Baca juga: Pamit dari Gerindra, Sandiaga Uno Sampaikan Maaf untuk Prabowo
Sedangkan, bagi partai berlambang kabah, bergabungnya Sandiaga bisa menjadi berkah. Mereka akan mendapatkan figur yang memiliki elektabilitas baik. Tidak bisa dipungkiri, PPP telah lama kehilangan sosok yang bisa menjual sekaligus meroketkan nama partai.
“Karena memang (PPP) membutuhkan sosok yang menjual. Selama ini mereka kehilangan tokoh yang menjual dan tidak ada satu penyegaran. Jadi saling take and give. PPP setelah 1999 dan 2004 drastis turun. Sebelum Romahurmuzi tersandung kasus hukum sudah prolematik partai itu dan diperburuk kejadian itu,” paparnya.
Baca juga: Sandiaga Pamit dari Gerindra, PPP Hormati Hak Politik Sandi
Ia mengambahkan, dengan situasis sekarang, kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bisa terjadi namun peluangnya terbilang kecil. Pasalnya, PDI Perjuangan masih akan berhitung peluang menang.
“Ada peluang itu tapi tidak terlalu besar karena ada pilihan yang lebih menjual. PDIP masih berhitung tokoh yang bisa menjual,” sambung Firman.
Dia menekankan titik perebutan suara sengit antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga peran Gubernur Jawa Timur dinilai paling strategis untuk mengamankan suara.
“Di situlah Khofifah dianggap strategis,” tandasnya. (Z-11)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved