Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai pindahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak terlepas dari adanya timbal balik yang saling menguntungkan.
Jika terus berada di Gerindra, Sandiaga diyakini sangat sulit untuk memunculkan eksistensi secara komprehensif karena selalu berada di bawah bayang-bayang Prabowo Subianto.
“Dalam berpartai butuh kenyamanan dan butuh diakui eksitensinya secara komprehensif sehingga dia punya kesempatan dan punya pengaruh di partai. Itu tidak didapatkan Sandiaga di gerindra. Ini berbeda dengan peluang yang mungkin diberikan oleh PPP,” ujar Firman kepada Media Indonesia, Selasa (25/4).
Baca juga: Pamit dari Gerindra, Sandiaga Uno Sampaikan Maaf untuk Prabowo
Sedangkan, bagi partai berlambang kabah, bergabungnya Sandiaga bisa menjadi berkah. Mereka akan mendapatkan figur yang memiliki elektabilitas baik. Tidak bisa dipungkiri, PPP telah lama kehilangan sosok yang bisa menjual sekaligus meroketkan nama partai.
“Karena memang (PPP) membutuhkan sosok yang menjual. Selama ini mereka kehilangan tokoh yang menjual dan tidak ada satu penyegaran. Jadi saling take and give. PPP setelah 1999 dan 2004 drastis turun. Sebelum Romahurmuzi tersandung kasus hukum sudah prolematik partai itu dan diperburuk kejadian itu,” paparnya.
Baca juga: Sandiaga Pamit dari Gerindra, PPP Hormati Hak Politik Sandi
Ia mengambahkan, dengan situasis sekarang, kemungkinan duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno bisa terjadi namun peluangnya terbilang kecil. Pasalnya, PDI Perjuangan masih akan berhitung peluang menang.
“Ada peluang itu tapi tidak terlalu besar karena ada pilihan yang lebih menjual. PDIP masih berhitung tokoh yang bisa menjual,” sambung Firman.
Dia menekankan titik perebutan suara sengit antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga peran Gubernur Jawa Timur dinilai paling strategis untuk mengamankan suara.
“Di situlah Khofifah dianggap strategis,” tandasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved