Mahfud MD Minta Pemda Beri Izin Salat Idul Fitri kepada Kelompok Manapun

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) memberi izin penggunaan fasilitas publik untuk pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah untuk kelompok agama manapun. Hal tersebut harus dilakukan demi menciptakan kerukunan meskipun ada perbedaan perayaan lebaran.

"Pemerintah mengimbau fasilitas publik seperti lapangan yang dikelola pemda agar dibuka dan diizinkan untuk tempat Shalat Idul Fitri jika ada ormas atau kelompok masyarakat yang ingin menggunakannya,” tulis Mahfud di akun Twitter pribadinya, Selasa (18/4).

“Pemda harus mengakomodasi. Kita harus membangun kerukunan meski berbeda waktu hari raya.”

Baca juga: Wapres Minta Potensi Perbedaan Waktu Idul Fitri 2023 Disikapi dengan Toleransi

Mahfud menyambung cuitannya dengan menegaskan bahwa, meski terdapat perbedaan, penentuan 1 Syawal sama-sama dilakukan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Entah rukyat atau hisab, kedua cara itu adalah tuntunan yang dating dari Rasulullah SAW.

Ia pun kemudian mengutip hadits yang berbunyi ‘Berpuasalah kamu jika melihat hilal (bulan) dan berhari rayalah jika melihat hilal. "Melihat hilal bisa dengan rukyat, bisa dengan dengan hisab," cuitnya.

Baca juga: Akademisi: Perbedaan Idul Fitri adalah Rahmat dan Keindahan

Mahfud menjelaskan bahwa rukyat adalah proses melihat hilal dengan mata telanjang dengan dibantu teropong seperti praktik yang dilakukan semasa Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan hisab adalah proses melihat hilal dengan hitungan ilmu astronomi.

" Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama berhari raya pada tanggal 1 Syawal. Bedanya hanya dalam melihat derajat ketinggian hilal," tulis Mahfud lagi.

Rangkaian cuitan Mahfud muncul di tengah mengemukanya kontroversi beberapa pemerintah daerah yang menolak mengeluarkan izin penggunaan lapangan untuk Shalat Idul Fitri 1444 H yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. (Ant/Z-11)