Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menempati rumah dinas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya rumah vertikal atau apartemen, tetapi juga rumah tapak. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan rumah tapak dan apartemen itu bisa dimiliki ASN dengan posisi kepemilikan 70% tetap milik negara dan 30% ditawarkan ke ASN/ TNI/ Polri.
"Jadi semuanya sudah dalam tahap sesuai dengan perencanaan dan dengan adanya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) itu memudahkan di pembangunan land development (pengembangan lahan)," terang Suharso saat memberikan keterangan seusai rapat mengenai hunian bagi ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/4).
Kepala Badan Otorita IKN, imbuh Suharso, akan segera menerbitkan rencana detil pembangunan rumah bagi ASN. Seperti diberitakan, pemerintah pada Januari 2023 telah memutuskan sebanyak 16.990 ASN akan pindah ke IKN. Jumlah itu terdiri atas 11. 200 ASN dan 5.700 ASN dari TNI/ Polri (1.600 berasal dari Polri dan sisanya sekitar 3.000 ASN dari TNI).
Baca juga: Ibu Kota Nusantara Beri Banyak Peluang untuk Pemuda Kalimantan
Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), 70% akan dibangun rumah dinas jabatan bagi ASN. Rumah tersebut, terang Dhony, tidak bisa diperjualbelikan.
"Sejalan Peraturan Presiden No. 63/2022 tentang Rencana Induk IKN, tujuannya bahwa ASN maupun petugas dari pertahanan dan keamanan (hankam) akan selalu ada pembaharuan. Itu tidak akan menjadi KIPP ditinggali para pensiunan dan ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh," terang Dhony.
Baca juga: Jokowi Berencana Ajak Investor ke Ibu Kota Nusantara Setelah Lebaran
Bisa Dimiliki ASN
Ia juga menerangkan bahwa 30% dari rumah yang dibangun pemerintah di IKN, bisa dimiliki ASN maupun masyarakat umum. Penawaran itu, terangnya, akan dibuka setelah infrastruktur pendukung dibangun seperti sekolah dan lain-lain.
"Untuk pendidikan, ini juga ada arahan dari presiden untuk mempercepat pembangunan sekolah di mana akan diberikan (investasinya) baik untuk swasta maupun negeri bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul di IKN," paparnya.
Demikian juga, sambung Dhony, untuk pembangunan rumah sakit. Menurutnya sudah ada investor yang berminat.
"Mudah-mudahan, Mei sudah ada yang terpilih RS unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional," ucapnya.
Para investor, terang Dhony, tidak perlu khawatir karena sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur kemudahan berusaha dan perizinan serta penanaman modal. Dengan sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU), Dhony mengatakan bukan hanya investor lokal yang berminat, tetapi juga dari luar negeri seperti Korea dan Cina.
Dhony menegaskan pemerintah akan menertibkan pihak yang secara ilegal mendirikan bangunan di IKN. Otorita IKN, sambungnya, akan berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan tanpa izin.
"Mengenai masalah lahan, disampaikan kita belum melakukan penegakan aturan kepada kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," tukasnya.
(Z-9)
Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) se Kalimantan Timur melakukan aksi unjuk rasa.
Banyak pihak yang mengkhawatiran proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Pasalnya proyek ini rentan menjadi lahan korupsi.
Hal tersebut terjadi karena Jakarta menjadi tempat padat penduduk yang penuh dengan polusi dan air yang tercemar.
Kualitas udara di wilayah Jakarta dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berada pada level sedang.
Pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Jakarta agar totalitas menjadi kota bisnis baik secara regional maupun global
"Jadi gedung pemerintah di Jakarta dikomersialkan, disewakan jangka panjang dan uangnya dipakai untuk di sana," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Pembangunan IKN menerapkan konsep sustainability modern secara komprehensif,
Ini bentuk kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ambil bagian dalam menyukseskan pembangunan IKN
Kontribusi PosIND itu diakui Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Rano membeberkan setelah ibu kota pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta harus menyiapkan dan merencanakan pondasi baru
PEMPROV DKI Jakarta akan segera melakukan pencetakan ulang KTP elektronik (e-KTP) bagi warga Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved