Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Drs KH Yudian Wahyudi, MA, PhD, memberikan arahan pada acara Penandatanganan kemitraan antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta, Selasa (4/4).
Dalam Keynote Speech bertajuk 'Pancasila dalam Politik dan Pemerintahan untuk Mewujudkan Kota Pancasila', Prof Yudian menyampaikan secara lugas bahwa Pancasila harus diimplementasikan sebagai orientasi bagi pelaksanaan roda pemerintahan, pembentukan peraturan, dan pembangunan nasional hingga pada tingkat kota di seluruh Indonesia.
"Pancasila juga dapat berperan sebagai 'batu uji' untuk menilai apakah peraturan dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintahan kota telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum," tegasnya.
Baca Juga: Mantap! Banyak Daerah Susun Raperda tentang Pancasila
Prof Yudian menuturkan tentang pentingnya peranan DPRD tingkat Kota sebagai representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan juga pengawasan. "DPRD Kota berkewajiban mengawal lahirnya peraturan dan pembangunan di wilayah kota agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Penandatanganan Kemitraan antara BPIP dan ADEKSI merupakan bentuk komitmen nyata bagi kedua pihak dalam pembangunan sistem pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia unggul, khususnya dalam lingkup kota, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlangsung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas," tambahnya.
Baca Juga: Wakil Kepala BPIP Kawal Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya yang juga merupakan Ketua Umum ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto SH, MAP, menyampaikan pemahaman Pancasila menjadi penting dimiliki setiap anggota DPRD sebagai pembuat kebijakan termasuk pembentukan peraturan daerah. "Semoga melalui kerja sama ini, dapat memberikan manfaat yang optimal serta berkualitas, dalam rangka menegakkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, mendukung terwujudnya good governance, serta memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sigit juga mengatakan bahwa kemitraan ini akan diturunkan dalam kegiatan teknis. Yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang pemantapan pembinaan ideologi Pancasila, dan melaksanakan kerja sama kajian penyusunan peraturan daerah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi, Ir Prakoso. MM, menyampaikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai nilai dan semangat juang yang diwariskan, harus terus digaungkan, dibumikan dan ditingkatkan dalam semangat gotong-royong, secara bersama-sama di mana pun kita berkarya dalam membangun bangsa dan negara. "Pembekalan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi anggota DPRD sangat strategis dilaksanakan dengan tujuan agar anggota DPRD semakin paham dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pemahaman yang baik tentang Pancasila dapat membantu DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan negara."
Prakoso mengatakan dengan adanya kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diharapkan dapat mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila; pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila; serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop Pembinaan Ideologi Pancasila di DPRD dari Seluruh Indonesia.
Hadir pula pada acara penandatanganan itu Wakil Kepala BPIP, Dr Drs Karjono, SH, MHum; Sekretaris Utama BPIP, Dr Adhianti, SIP, MSi; Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi, Ir Prakoso, MM; Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, KA Tajuddin, SH, MH. (S-1)
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta seluruh pejabat untuk tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai mantra dan slogan. Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin pejabat mengaplikasikan
PENGETAHUAN dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, perlu untuk terus ditingkatkan.
Pancasila, Jati diri bangsa Indonesia. Nilai luhur pemersatu, cerminan budaya, fondasi negara. Mengapa Pancasila identitas nasional? Temukan jawabannya!
Ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Pancasila bukan hanya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai panduan dalam bersikap dan berinteraksi dengan sesama.
Pancasila pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada masa persiapan kemerdekaan sebagai filosofi dasar yang akan mempersatukan bangsa Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved