Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Drs KH Yudian Wahyudi, MA, PhD, memberikan arahan pada acara Penandatanganan kemitraan antara BPIP dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta, Selasa (4/4).
Dalam Keynote Speech bertajuk 'Pancasila dalam Politik dan Pemerintahan untuk Mewujudkan Kota Pancasila', Prof Yudian menyampaikan secara lugas bahwa Pancasila harus diimplementasikan sebagai orientasi bagi pelaksanaan roda pemerintahan, pembentukan peraturan, dan pembangunan nasional hingga pada tingkat kota di seluruh Indonesia.
"Pancasila juga dapat berperan sebagai 'batu uji' untuk menilai apakah peraturan dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintahan kota telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum," tegasnya.
Baca Juga: Mantap! Banyak Daerah Susun Raperda tentang Pancasila
Prof Yudian menuturkan tentang pentingnya peranan DPRD tingkat Kota sebagai representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan juga pengawasan. "DPRD Kota berkewajiban mengawal lahirnya peraturan dan pembangunan di wilayah kota agar senantiasa sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," tuturnya.
Penandatanganan Kemitraan antara BPIP dan ADEKSI merupakan bentuk komitmen nyata bagi kedua pihak dalam pembangunan sistem pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia unggul, khususnya dalam lingkup kota, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. "Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus berlangsung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas," tambahnya.
Baca Juga: Wakil Kepala BPIP Kawal Penyusunan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya yang juga merupakan Ketua Umum ADEKSI, Sigit Karyawan Yunianto SH, MAP, menyampaikan pemahaman Pancasila menjadi penting dimiliki setiap anggota DPRD sebagai pembuat kebijakan termasuk pembentukan peraturan daerah. "Semoga melalui kerja sama ini, dapat memberikan manfaat yang optimal serta berkualitas, dalam rangka menegakkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, mendukung terwujudnya good governance, serta memberikan pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sigit juga mengatakan bahwa kemitraan ini akan diturunkan dalam kegiatan teknis. Yakni kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang pemantapan pembinaan ideologi Pancasila, dan melaksanakan kerja sama kajian penyusunan peraturan daerah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi, Ir Prakoso. MM, menyampaikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai nilai dan semangat juang yang diwariskan, harus terus digaungkan, dibumikan dan ditingkatkan dalam semangat gotong-royong, secara bersama-sama di mana pun kita berkarya dalam membangun bangsa dan negara. "Pembekalan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi anggota DPRD sangat strategis dilaksanakan dengan tujuan agar anggota DPRD semakin paham dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pemahaman yang baik tentang Pancasila dapat membantu DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan negara."
Prakoso mengatakan dengan adanya kegiatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila ini diharapkan dapat mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila; pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila; serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, workshop Pembinaan Ideologi Pancasila di DPRD dari Seluruh Indonesia.
Hadir pula pada acara penandatanganan itu Wakil Kepala BPIP, Dr Drs Karjono, SH, MHum; Sekretaris Utama BPIP, Dr Adhianti, SIP, MSi; Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Komunikasi, Ir Prakoso, MM; Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi, KA Tajuddin, SH, MH. (S-1)
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah diharapkan mau berbenah agar lebih terbuka terhadap masyarakat dan mendengarkan aspirasi yang disuarakan rakyat.
Dengan lirik yang gelap, agresif, dan penuh makna metafora, .Feast tidak hanya mengungkapkan kemarahan, tetapi juga memberi peringatan moral.
Keterlibatan mahasiswa melalui pendekatan kolaboratif menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kesenjangan sosial.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun bukan berarti takut atau tidak berani, melainkan menunjukkan kematangan dalam berpikir dan berkomunikasi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved