PPLN Budapest dan Pantarlih Lakukan Verifikasi Data Pemilih untuk Dubes Indonesia di Hongaria dan Keluarga

PANITIA Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Budapest bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan proses verifikasi data pemilih atau Coklit kepada Duta Besar Indonesia untuk Hongaria, AH Dimas Wahab dan keluarganya di Wisma Duta Indonesia, Budapest. Acara tersebut dihadiri oleh ketua, anggota, dan staf Sekretariat PPLN Budapest bersama tim Pantarlih.

Tujuan dari Coklit adalah memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Budapest hingga 14 Februari 2024 dan memiliki hak suara, telah terdaftar sebagai pemilih di Hongaria. Ketua PPLN Budapest Agung Wicaksono mengatakan, Coklit merupakan tahap penting dalam rangka persiapan menjelang Pemilu 2024 untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara demokratis.

Terdapat tiga metode yang tersedia bagi warga negara Indonesia di Hongaria untuk memberikan hak suara pada Pemilu 2024, yaitu mencoblos di TPS 1 Budapest atau TPS 2 Szeged, atau melalui surat suara pos. Untuk surat suara pos, PPLN Budapest akan mengirimkan kertas suara ke para pemilih sebelum tanggal pemungutan suara, dan para pemilih harus mengembalikan surat suara yang telah diisi ke PPLN Budapest setelah memberikan suaranya.

Selama proses Coklit, PPLN Budapest juga melaporkan kepada Dubes tentang peningkatan jumlah pemilih potensial di Hongaria. Pada Pemilu 2019 lalu, terdapat sekitar 350 pemilih yang memenuhi syarat. Namun, saat ini terdapat sekitar 1.100-1.200 pemilih potensial yang masih harus diverifikasi oleh PPLN Budapest dan Pantarlih. 

"Peningkatan jumlah pemilih hingga hampir empat kali lipat ini disebabkan oleh semakin banyaknya pekerja migran Indonesia dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di perguruan tinggi di Hongaria," ujar Salah satu anggota PPLN Budapest Laode Nazaruddin, Kamis (23/3).

Tim PPLN Budapest tetap berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 sesuai peraturan yang ditetapkan oleh KPU RI dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. (S-3)