Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang baru dilantik yakni Silmy Karim harus memerhatikan dan meningkatkan kecepatan layanan keimigrasian untuk menggaet investor berinvestasi di Indonesia.
"Khususnya mempelajari beberapa negara yang memberikan kecepatan layanan keimigrasian," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly usai melantik Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi definitif di Jakarta, Rabu.
Menkumham mengatakan saat ini tugas-tugas keimigrasian semakin dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, Dirjen Imigrasi yang baru dilantik diharapkan bisa mengikuti perkembangan keimigrasian yang strategis.
Ia menekankan kecepatan layanan keimigrasian harus betul-betul diperhatikan karena ditujukan menarik minat para investor dan orang-orang yang memiliki talenta untuk datang ke Indonesia.
Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi didorong melakukan berbagai upaya perubahan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. "Kunci utamanya adalah melalui teknologi dan digitalisasi," ujar Yasonna
Dalam arahannya, Yasonna memberikan arahan khusus kepada mantan Direktur Utama PT. Krakatau Steel Tbk tersebut untuk menindaklanjuti beberapa hal. Pertama, terkait koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain mengenai kebijakan golden visa untuk mendatangkan investor dan global talenta.
Kedua, Yasonna juga mengingatkan agar Dirjen Imigrasi menindaklanjuti peningkatan layanan Visa on Arrival (VoA) dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), minimalisasi pungutan liar, pengembangan pelayanan keimigrasian pada bandara yang dibuka untuk penerbangan langsung internasional.
Termasuk layanan keimigrasian yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia dengan tetap memenuhi kriteria untuk menjaga kedaulatan, ketertiban, keamanan negara dan kepentingan nasional. (Ant/OL-12)
KPK masih membuka peluang memanggil lagi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
KPK menegaskan status pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly didasari kajian hukum yang kuat.
PENCEKALAN Yasonna Laoly, disebut menjadi pukulan beruntun bagi PDIP. Pencekalan untuk Yasonna, dan ditambah penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
PENCEKALAN terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus kader PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, dinilai sebagai hal yang wajar, tetapi tidak biasa.
PENCEKALAN Yasonna Laoly dapat memperlancar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Harun Masiku maupun Hasto Kristiyanto.
PDIP sesalkan tidakan KPK yang mengajukan pencekalan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly ke luar negeri atas kasus korupsi Harun Masiku.
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved